.quickedit{ display:none; }

One Ummah

One Ummah


Inilah Demokrasi : DPR Dipilih Hanya Untuk Jadi Maling ?

Posted: 18 Jun 2012 06:29 PM PDT

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Lembaga Paling Korup di Indonesia. Itulah persepsi mayoritas masyarakat di negeri ini. Sama seperti hasil beberapa kali survei yang pernah diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya, survei tahun ini pun hasilnya sama tidak berubah, yakni DPR berada di urutan pertama diantara lembaga-lembaga atau institusi yang dipandang korup.

Sangatlah beralasan untuk terjadi sebegitu banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan dengan para wakil rakyat, atau semakin banyak rakyat yang memilih golput dalam pemilu, karena rakyat melihat bahwa para wakil yang mereka pilih tidak mewakili dan menyalurkan aspirasi mereka tapi hanya untuk memperkaya diri.

Bahkan lebih jauh lagi, partai-partai politik saat kampanye sebagai "kendaraan" mereka, justru menjadi sarana untuk menyuburkan praktek korupsi yang lebih terorganisir. Semakin banyak suara yang diperoleh suatu partai saat pemilu, maka kesempatan mengeruk pundi-pundi uang rakyat semakin terbuka. Partai-partai politik pemenang suara terbanyak dalam pemilu menjadi lahan basah untuk para pengeruk pundi-pundi pajak rakyat itu.

Hal ini terungkap ketika Ari Nurcahyo, selaku peneliti Sugeng Sarjadi Syndicate melakukan survey tentang kinerja DPR di berbagai provinsi, dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Menurut hasil survei yang dilakukannya di 33 provinsi, anggota DPR ke kantor hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk mewakili kepentingan rakyat. Hanya untuk urusan perut sendiri dan bukan kepentingan para pemilih waktu pemilu.

Dari 2.192 responden yang diteliti pada 33 provinsi di seluruh Indonesia sejak tanggal 14-24 Mei 2012 menilai sebagai berikut:

Urutan ke 1 Paling Korup:
1.030 responden atau 47 persen menilai DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia.

Urutan ke 2 Paling Korup:
470 responden atau 21,4 persen menilai Kantor Pajak sebagai lembaga terkorup setelah DPR.

Urutan ke 3 Paling Korup:
11,3 persen dari total responden menilai Kepolisian sebagai lembaga terkorup setelah DPR dan Kantor Pajak.

Urutan ke 4 Paling Korup:
3,9 persen dari total responden menilai partai-partai politik (parpol) sebagai lembaga terkorup setelah ke empat lembaga yang tersebut di atas.

Menurut Sugeng, ada semacam target bagi anggota DPR untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang lantas disetor ke kas parpol.. "Ternyata 62,4 persen dari anggota DPR sekarang ini hanya untuk mencari nafkah. Masyarakat juga menyatakan 52,9 persen adalah tempat orang partai kumpul, dan 29,1 persen menyakan bahwa wakil rakyat ngumpul," ungkapnya.

Penelitian yang dilakukan Ari juga mengungkap, bahwa DPR adalah lembaga tekorup di Indonesia.Kemudian disusul di posisi kedua ada Dirjen Pajak, dan yang ketiga adalah lembaga Kepolisian. "Dari daftar nama lembaga negara hampir absolut 47 persen, menyatakan bahwa DPR korup. Dirjen pajak 21 persen di posisi kedua dan Kepolisian ke 3. Terbukti dari yang ditangkap oleh KPK itu kebanyakan anggota DPR," kata Ari.

Hal senada juga terungkap dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini,Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (9/6/12), lalu. Salah satu pembicara Sebastian Salang Pengamat Parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, mengungkapkan bahwa partai politik secara sengaja maupun tidak, bisa saja mendorong anggota DPR untuk korupsi.

Menurutnya, kebutuhan dana partai politik sebagian besar dibebankan kepada anggota DPR, karenanya hal tersebut berubah menjadi tuntutan bagi anggota DPR untuk "setor"… "Ada 'kreativitas-kreativitas' tambahan oleh anggota DPR untuk menyetor ke partai politik," katanya.

Sebastian mengatakan bahwa semakin besar setoran anggota DPR kepada partai politik, makin besar pula pengaruhnya terhadap partai politik itu. "Paling tidak, menduduki posisi strategis," ujarnya.

Demikian juga diungkapkan pembicara dari anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, Taslim Chaniago. Menurutnya, korupsi di DPR terjadi, karena lemahnya sistem perencanaan. "Biasanya dalam perencanaan anggaran akan ada kompromi. Kompromi ini yang menjadi korupsi di setiap pembahasan anggaran," katanya.

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dewi Aryani mengatakan bahwa korupsi terjadi di DPR karena ada beberapa faktor, yaitu karena adanya niat, sistem, dan kebutuhan. "Masalah kebutuhan ini bisa dibahas, apakah ada kebutuhan pribadi atau partai, dan ada tekanan tertentu," ujarnya.

Jika para anggota dewan dan Parpol begini kelakuannya, semakin tipislah harapan masyarakat ditengah himpitan ekonomi dan ketidakadilan yang merata, karena berharap kepada dewan atau para mentri yang dari partai itu, hanyalah harapan hampa. Sebab DPR dipilih hanya untuk korupsi!.

Dari rekam jejak perjalanan kasus-kasus skandal mega korupsi yang pernah tercatat di negeri ini, KPK dan aparat penegak hukum perlu memusatkan panca inderanya ke para penghuni gedung-gedung DPR dan DPRD di seluruh Indonesia. Karena tempat-tempat itulah yang menjadi pusat korupsi di Indonesia. Ditempat-tempat itulah dilakukan 'Peternakan Koruptor' yang telah lolos melalui proses 'Pembibitan Koruptor' di parpol-parpol yang mendudukkan para pelaku "seni korupsi" tersebut di kursi-kursi DPR[www.globalmuslim.web.id]

MER-C : Kampanye Kondom Ala Menkes Nafsiah Mboi Tak Bermoral

Posted: 18 Jun 2012 06:28 PM PDT

Kampanye penggunaan kondom ala Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi tidak dilandasi agama, dan hanya melihat statistik penyebaran penyakit dengan hubungan heteroseksual.



Pernyataan itu disampaikan Presidium Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Jose Rizal Jurnalis kepada itoday (16/6). "Cara berpikir kampanye itu tidak dilandasi agama. Cara berfikirnya sangat liberal, seperti di Amerika Serikat. Kampanye kondom Nafsiah Mboi adalah seks di luar nikah dilarang agama, tetapi kalau terpaksa silahkan pakai kondom," tegas Jose Rizal.


Menurut Jose Rizal, dengan kampanye itu, Menkes Nafsiah hanya melihat penyebaran penyakit dengan hubungan heteroseksual. "Nafsiah hanya melihat statistik saja. Dia tidak melihat moralitas dan sebagainya, padahal persoalan ini juga menyangkut moral. Kampanye itu sama saja, silahkan hubungan seks karena ada kondom. Ini kacau, hubungan seks bebas dilarang, kalau pakai kondom tidak apa-apa," tegas Jose Rizal.


Jose Risal menegaskan, MER-C menolak keras kampanye kondom ala Menkes Nafsiah Mboi. Kampanye itu secara moralitas tidak bisa diterima. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kampanye Menkes tidak bisa diterima.


"MER-C menolak keras cara mengatasi Aids dengan cara itu. Hukum agama harus ditegakkan. Hukum agama untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi banyak yang menganggap itu pengekangan kebebasan. Ini dua hal yang selalu diadu. Kebebasan dibiarkan, nantinya orang bebas menganut seks bebas atas atas nama kebebasan. Terus ada kampanye kondom, ini jadi kacau," kecam Jose Rizal.


Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakkan akan meningkatkan kampanye penggunaan kondom kepada masyarakat, untuk mencegah kehamilan beresiko. Menurut Nafsiah, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS.


Nafsiah mengatakan, yang dimaksud dengan seks berisiko adalah setiap hubungan seks yang berisko menularkan penyakit dan atau berisiko memicu kehamilan yang tidak direncanakan. Kampanye ini menjadi penting, mengingat masih banyak kasus kehamilan yang tidak direncanakan terjadi pada anak-anak remaja. Menurutnya, sangat penting untuk melakukan pendekatan kesehatan kepada masyarakat. Terutama untuk mencegah agar tidak ada kehamilan yang terjadi karena tidak direncanakan.


Tak hanya itu, Nafsiah menegaskan kondisi yang ada saat ini berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, UU yang menyatakan yang belum menikah tidak boleh diberikan kontrasepsi sudah tidak relevan. Data dari BKKBN menyebutkan, sebanyak 2,3 juta wanita melakukan aborsi. [itoday/eramuslim/www.globalmuslim.web.id]

The Washington Post: Upacara Pernikahan Gay di Gedung Putih

Posted: 18 Jun 2012 06:27 PM PDT

Surat kabar Amerika "The Washington Post" pada hari Sabtu (16/6) mempublikasikan bahwa Presiden AS Barack Obama memutuskan untuk menjadi tuan rumah upacara pernikahan gay (homoseksual) di Gedung Putih, pada hari Jum'at mendatang.

Surat kabar itu mengatakan: "Ada deklarasi dari presiden pada awal bulan ini, dimana ia menekankan kesungguhan pemerintahannya dalam bekerja untuk memberi kesempatan yang sama bagi semua, apakah mereka kaum homoseksual, biseksual atau transgender."

Sikap Obama akhir-akhir ini yang memberi dukungan bagi pernikahan gay merupakan kunci untuk persetujuan terhadap hak asasi komunitas gay.

Sementara itu, surat kabar The Independent mengatakan bahwa Presiden Barack Obama secara tiba-tiba membuat kejutan pada kampanye pemilihannya kembali yang diharapkan untuk fokus pada ekonomi, justru mengedepankan masalah sosial yang tidak diharapkan, melalui dukungannya-setelah bertahun-tahun penolakannya-terhadap pernikahan gay.

Surat kabar itu mengatakan bahwa sikap Obama yang baru ini akan menjadi garis pemisah antara dia dan saingannya dari Partai Republik, Mitt Romney, yang mengatakan malam lalu bahwa dirinya tidak mendukung sama sekali pernikahan gay.

Surat kabar itu menguatkan bahwa tujuan dari langkah Obama tersebut adalah untuk mengaktifkan Partai Demokrat, dan menempatkan Obama pada sisi yang benar terkait hak-hak sipil, pada saat isu (pernikahan gay) itu tengah mendapatkan penolakan.

Obama telah membuat perubahan yang disambut baik oleh komunitas gay, yang mengakhiri kebijakan "jangan bertanya, jangan berkata" yang melarang kaum gay mengumumkan tabiatnya saat bertugas di militer.

Saat pencalonannya untuk Senat pada tahun 2004, Obama mengatakan: "Sesungguhnya keyakinan agama saya menegaskan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral antara pria dan wanita." Namun, dalam bukunya "The Audacity of Hope, Keberanian untuk Berharap" tahun 2006, ia mengatakan bahwa "keengganannya untuk tidak mendukung pernikahan gay merupakan sikap yang salah." [HTIPress/www.globalmuslim.web.id]

Saudi Larang Non Saudi Manjadi Wakil Muadzin

Posted: 18 Jun 2012 06:26 PM PDT

Saudi mengeluarkan peraturan baru mengenai imam, khatib dan maudzin masjid. Kementerian Urusan Keislaman dalam hal ini mengeluarkan keputusan mengenai larangan mewakilkan adzan kepada non Saudi yang biasa dilakukan oleh para muadzin Saudi. Perwakilan hanya diberikan kepada warga Saudi dalam keadaan darurat, demikian lansir Al Arabiya (16/6/2012).



Pihak kementerian juga menyeru kepada para pengawas masjid agar senentiasa melakukan pengawasan dengan baik dan melaporkan jika ada masjid yang menggunakan imam dan muadzin yang bukan dari warga Saudi.


Kementerian juga melarang khutbah yang menyinggung masalah politik serta wewajibkan agar tiap-tiap khatib berdoa untuk penguasa negeri itu disaat khutbah. [hidayatullah/
www.globalmuslim.web.id]

Allahu Akbar! Puluhan Ribu Kaum Muslim Palestina Penuhi Seruan Hizbut Tahrir Berjubel Hadiri Konferensi Khilafah di Hebron [foto]

Posted: 18 Jun 2012 06:25 PM PDT

Puluhan ribu kaum Muslim Palestina berjubel untuk memenuhi undangan Hizbut Tahrir dan menghadiri Konferensi Khilafah di Al-Khalil (Hebron), Palestina, Ahad, 17/06/2012, bertepatan dengan peringatan isra' wal mi'raj Nabi Saw. 27 Rajab 1433 H. Konferensi Khilafah ini merupakan serangkaian kegiatan dakwah bertepatan dengan momen ke-91 tahun keruntuhan Khilafah, institusi pelaksana syariah, pemersatu umat yang dihancurkan oleh agen Barat Mustafa Kemal, pada 28 Rajab 1342 H.

Kaum Muslim, baik laki-laki, perempuan, orang tua, pemuda, hingga anak-anak memadati Mu'tamar Khilafah di Lapangan Sekolah Ibn Rusyd di Al-Khalil, yang mengangkat tema, "Wahai Kaum Muslim Revolusi, Al-Khilafah Adalah Kewajiban dari Tuhan Kalian, Arah Persatuan Kalian, Pembebas Negeri Kalian, dan Negara Sipil Adalah Proyek Musuh Kalian, dan Mematikan Syariat Tuhan Kalian".

Ribuan orang memadati di bagian khusus laki-laki, dan ribuan lainnya di bagian khusus area perempuan. Saking berjubelnya, sehingga para peserta memadati juga ruas-ruas jalan dan sekitar alun-alun sekolah untuk menghadiri mu'tamar dari semua usia, baik laki-laki maupun perempuan.

Mereka meninggikan Royah ar-Rasul, Panji Rasulullah Saw di seluruh tempat mu'tamar. Para peserta pun meneriakan takbir, tahlil, serta seruan Khilafah dan seruan untuk memberikan nusryroh (pertolongan) bagi revolusi Syam dan semua revolusi.

Konferensi Khilafah ini diliput oleh berbagai media, termasuk Kantor Berita Ma'an, Palestina yang ikut mempublikasikan sejumlah foto-foto pelaksanaan konferensi tersebut.

Demikianlah, rakyat Palestina salah satu kawasan di bumi Syam, telah mengibarkan panji-panji Rasulullah, yang akan menjadi panji Khilafah masa depan. Bahkan hampir setiap saat, di masjid-masjid para pemuda Hizbut Tahrir meningkatkan kajian dan seruan mereka tentang Khilafah. Ini semakin menegaskan, kaum Muslim Palestina tidak ingin negara nasionalisme, melainkan Khilafah saja.

Di waktu yang sama, selama bulan Rajab ini, Hizbut Tahrir di berbagai penjuru negeri, menggelar Konferensi Khilafah untuk membangkitkan kembali kaum Muslim di bawah naungan Khilafah. Konferensi serupa telah mulai digelar di Indonesia, Malayasi, beberapa negeri Arab seperti di Yaman, juga di Afrika, termasuk juga Eropa, Australia dan Amerika.

Ini semua menunjukkan, bahwa kaum Muslim akan kembali bangkit dan bersatu di bawah panji Rasulullah, di bawah naungan Khilafah, institusi pelaksana syariah, dan pemersatu umat. Insya Allah, fajarnya kini tengah memancar. Maka, sudah selayaknya, kaum Muslim di berbagai dunia untuk menyambutnya, sebelum Khilafah itu tegak terlebih dahulu. Allahu Akbar! [m/z/f/pal-tahrir/mna/syabab/
www.globalmuslim.web.id]
Click to open image!  
Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!
Click to open image!   Click to open image!

MS Ka’ban : Mendagri terjebak opini Islamophobia

Posted: 18 Jun 2012 06:23 PM PDT


Mantan menteri kehutanan, MS Ka'ban menilai penolakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terhadap peraturan daerah (Perda) kewajiban memakai jilbab bagi Muslimah di Kota tasikmalaya sebagai sikap yang keliru dan terjebak dengan wacana yang membenci Islam.



"Mendagri keblinger, dia berarti  termasuk terperangkap opini Islamophobia. DPRD Tasik sah-sah saja, bahkan menguatkan apa yang selama ini sudah dialami," kata Ka'ban kepada arrahmah.com seusai acara temu pembaca Suara Islam bertajuk 'Presiden Syariah untuk Indonesia lebih baik' di Masjid Baiturrahman, Tebet, Jakarta, Sabtu (16/6).


Artinya, lanjut Ka'ban, ketika tidak ada larangan memakai jilbab dan kemudian ada suatu daerah yang mengharuskan masyarakatnya memakai jilbab hal tersebut bukanlah persoalan.


"Saya fikir kan tidak ada masalah. Dan itu kan yang disahkan oleh DPRD Tasikmalaya," ujarnya.


Ia turut menghimbau agar masyarakat jangan terjebak dalam terminologi, apakah suatu peraturan yang membawa maslahat itu perda syariat atau bukan. Tapi, menurutnya yang menjadi ukuran adalah, apakah peraturan tersebut bertentangan dengan Islam itu sendiri.


"Kenapa kita harus terperangkap ke dalam istilah. Karena prinsipnya, Islam itu apapun peraturan yang tidak bertentangan dengan tauhid dan syariat tidak ada masalah," jelas Ka'ban.


Contohnya, menurut Ka'ban, fenomena di  Vietnam sebagai negara komunis yang di seluruh wilayahnya melarang adanya aktifitas mengemis dan minum-minuman keras merupakan hal yang selaras dengan nilai-nilai Islam meskipun bukanlah produk syariah.


"Apakah itu perda syariah? Kita hanya mengatakan bahwa  itu tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan Islam atau ternyata ketika mereka mengatakan melarang orang minum-minuman keras itu  membawa kebaikan. Jadi, Islam itu mengajarkan kebaikan. Jadi, Kenapa terperangkap dengan idiom?" jelasnya.


Begitu pula menurutnya, contoh dengan adanya larangan membuka tempat prostitusi yang menurutnya merupakan amanat undang-undang terkait pelarangan tersebut. Akan tetapi dapat diakui juga sebagai nilai dari keislaman.


"Islam kan juga menginginkan dilarangnya prostitusi. Mengapa disebut produk syariah padahal itu produk DPRD," tambahnya.


Berkaitan dengan penolakan keberadaan Polisi syariah di Tasikmalaya karena dianggap bertentangan dengan otonomi daerah yang mengatur urusan keamanan diserahkan ke pemerintah Pusat. Ka'ban menilai keberadaan Polisi yang bersifat khusus hanya ada di wilayah tertentu tidak bertentangan dengan peraturan apapun, sebab hal tersebut juga dipraktekkan di wilayah lain.


"Mengapa ada polisi Papua? Mengapa jika ada pemilihan polisi di Papua harus melapor kepada gubernur? Dan ini hanya ada di Papua, polisi diangkat berdasarkan putra daerah. Jadi jangan istilah syariah itu dipojokkan sebagai sesuatu, padahal itukan aspirasi," tuturnya.


Lebih dari itu, memahami perda bertentangan dengan konstitusi  menurutnya justru hal itu bentuk ketidak fahaman mendagri terhadap perda tersebut.


"Jadi menurut saya, Mendagri itu keliru memahami perda. Semua yang rujukannya Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu konstitusional," pungkas Ka'ban. [arrahmah/www.globalmuslim.web.id]

Hukum Membawa ID Card dengan Lafal Allah ke Dalam Toilet

Posted: 18 Jun 2012 06:22 PM PDT


Tanya :
Ustadz, bolehkah membawa ID Card (semisal tanda peserta atau panitia) yang mengandung lafal Allah ke dalam toilet? Makruh atau haram?
(Fahmi Amhar, Cibinong)


Jawab :

Disunnahkan melepas segala atribut yang mengandung lafal Allah, baik berbentuk cincin, tanda panitia/peserta (ID Card), koin, maupun yang lainnya sebelum seseorang memasuki toilet. Jika tidak melepas, hukumnya tidak haram namun termasuk khilaful aula, yaitu menyalahi yang lebih utama. Jika tidak melepas sebaiknya ID Card itu diletakkan dalam wadah tertutup (mastur) seperti tas atau saku baju.

Dalil kesunnahannya, hadis Anas RA bahwa Rasulullah SAW jika hendak memasuki
khala` (tempat membuang hajat), beliau melepaskan cincinnya. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Nasa`i). (Imam Shan'ani, Subulus Salam, 1/157; Imam Nawawi, Al Majmu', 2/110). Dalam kitab As Shahihain (Bukhari dan Muslim) terdapat hadis yang menjelaskan pahatan pada cincin Rasulullah SAW itu berbunyi "Muhammad Rasulullah". (Al Majmu', 2/110).

Berdasarkan hadis Anas RA ini, Imam Syirazi penulis kitab
Al Muhadzdzab sebagaimana dikutip Imam Nawawi, berkata bahwa jika seseorang hendak memasuki tempat membuang hajat (al khala`) sedang dia membawa sesuatu yang mengandung dzikir kepada Allah SWT, maka yang mustahab (sunnah) adalah ia melepaskannya. Imam Nawawi juga menukilkan pendapat Imam Mutawalli dan Imam Rafi'i, bahwa hukum sunnah ini tak berbeda apakah lafal dzikir itu tertulis pada cincin, koin dinar, koin dirham, ataupun pada yang lainnya.  (Al Majmu', 2/110). Imam Shan'ani menyatakan pendapat serupa bahwa hukum sunnah ini tidak khusus untuk cincin, melainkan bersifat umum untuk segala benda yang dikenakan yang mengandung dzikir kepada Allah (kullu malbusin fiihi dzikrullah). (Subulus Salam, 1/157).

Inilah dalil sunnahnya melepas segala atribut yang mengandung lafal Allah ke dalam toilet. Jika seseorang tidak melepasnya, jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. (Ahmad Salim Malham,
Faidhur Rahman fi Al Ahkam Al Fiqhiyah Al Khashshah bi Al Qur`an, hlm. 439). Namun kami berpendapat, lebih tepat disebut khilaful aula, bukan disebut makruh. Sebab dalil larangan makruh itu tak ada. Yang ada adalah dalil perintah sunnah untuk melepas sesuatu yang mengandung lafal Allah. Jika seseorang tak mengerjakan perbuatan sunnah, tak berarti dia telah mengerjakan perbuatan yang makruh. (Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyah, 3/228).

Sebagian ulama dari mazhab Maliki mengharamkan membawa sesuatu yang mengandung lafal Allah ke dalam toilet, dengan alasan lafal Allah adalah bagian mushaf. (Ad Dardir,
As Syarh Al Kabir, 1/107). Pengarang kitab Kasyaful Qana' menyebutkan dalam hal ini sebagian mushaf hukumnya sama dengan mushaf utuh. (Kasyaful Qana', 1/59). Memang benar membawa mushaf ke dalam toilet hukumnya haram. Tapi berdasarkan hadis Anas RA di atas, yang lebih tepat adalah membedakan hukum antara membawa mushaf dengan membawa selain mushaf (seperti cincin dan semisalnya) ke dalam toilet. (Ahmad Salim Malham, ibid., hlm. 439-440).

Pendapat yang mengharamkan ini mungkin bertolak dari pendapat sebagian ulama seperti Imam Abu Dawud, Nasa`i, dan Baihaqi yang mendhaifkan hadis Anas RA. Namun Imam Tirmidzi mengatakan hadis Anas RA adalah hadis hasan sahih gharib. (Imam Nawawi,
Al Majmu', 2/110). Pendapat Imam Tirmidzi ini didukung Imam Shan'ani yang menerangkan hadis Anas RA tersebut telah diperkuat oleh syahid (hadis serupa dengan jalur periwayatan lain) yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Al Hakim. (Subulus Salam, 1/157).

Maka, berdasarkan hadis Anas RA ini, yang tepat adalah membedakan hukum membawa mushaf ke dalam toilet yang hukumnya haram, dengan membawa sesuatu selain mushaf (seperti ID Card) yang hukumnya tidak haram.
Wallahu a'lam. [ ]
Pangkalpinang, 17 Juni 2012


Muhammad Shiddiq Al Jawi
[www.globalmuslim.web.id]

Tetua Maungdaw : Pemerintah melakukan pembersihan etnis secara sistematis

Posted: 18 Jun 2012 06:21 PM PDT

Kekerasan terhadap Muslim etnis Rohingya masih terus berlangsung di negara bagian Arakan (Rakhine), Burma (Myanmar). Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan terhadap para Muslimah, serta penangkapan para pemuda Muslim mungkin telah menjadi kegiatan sehari-hari bagi apa yang disebut pasukan 'keamanan' di Rakhine serta didukung etnis Buddha Rakhine, bahkan otoritas setempat.


Hal tersebut bukanlah dugaan semata, melainkan bukti telah termpampang di depan mata. Upaya-upaya ekstrimis Rakhine merupakan bentuk pembersihan etnis Rohingya, orang Muslim Rohingya dianggap imigran ilegal oleh warga Rakhine. Nampak aneh memang, karena menurut Presiden ARNO (Organisasi Nasional Rohingya Arakan), ketika diwawancarai oleh Aljazeera, warga Rohingya dan etnis Arakan telah hidup berdampingan sejak lama dan Muslim Rohingya bukanlah imigran ilegal.

Bukti bahwa otoritas lokal mendukung kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya adalah, dibiarkannya pasukan 'keamanan' ikut terlibat dalam kekejaman terhadap warga Rohingya. Dan sejumlah media Burma telah membuat propaganda busuk yang menunjukkan bahwa Muslim Arakan adalah teroris yang telah membunuh warga Buddha dan membakar rumah-rumah mereka. Seperti yang dikatakan oleh seorang tetua di kota Maungdaw.


Seorang tetua suku di Maungdaw mengungkapkan, seperti dilansir
Kaladan News pada Ahad (17/6/2012), bahwa Otoritas Burma menggunakan taktik baru dalam upaya pembersihan etnis Rohingya dari desa-desa mereka. Mereka, yang disebut pasukan keamanan, menghancurkan harta benda masyarakat Rohingya, menangkapi para pemudanya di setiap desa di kota Maungdaw selatan dan membawa mereka ke markas Nasaka dimana mereka disiksa secara brutal dan diambil gambarnya setelah dilengkapi dengan senjata berat, seperti pedang, pisau, dan botol penuh bahan bakar, sebagai propaganda untuk membuktikkan kepada dunia bahwa mereka (Muslim Rohingya) adalah teroris melalui media-media Burma.

"Ini jelas bahwa pemerintahan melakukan pembersihan etnis secara sistematis untuk membuat masyarakat Rohingya melarikan diri dari tanah air mereka (Arakan," kata tetua itu.


"Warga Rohingya akan menderita kelaparan jika situasi ini terus berlangsung. Otoritas Burma mendistribusikan makanan kepada masyarakat Rakhine, tetapi tidak ke masyarakat Rohingya," tambahnya.


Telah diberitakan sebelumnya bahwa ribuan Muslim Rohingya menderita kelaparan karena ketiadaaan bantuan. Delegasi PBB dan LSM yang berkunjung ke Rakhine beberapa hari lalu diperintahkan kembali lagi karena otoritas Burma tidak berjanji akan menyediakan keamanan bagi mereka.


Dengan ketiadaan tim PBB dan LSM, para ekstrimis dan pemerintah lokal dapat melakukan genosida terhadap kaum Muslimin lebih efektif lagi tanpa sepengetahuan dunia luar. Karena itu, media-media independen yang pro-Rohingya Arakan yang memiliki sumber langsung dari Arakan, sangat membantu masyarakat internasional dalam penyebaran kabar situasi dan kondisi Muslim Rohingya. [arrahmah/
www.globalmuslim.web.id]

Islam: Spiritualitas yang Membumi

Posted: 18 Jun 2012 06:20 PM PDT

Titok Priastomo
 
Islam: Spiritualitas yang Membumi[1]
"Umat Islam "mencari" Allah dalam sejarah. Kitab suci mereka, Quran, telah mengamanatkan kepada mereka sebuah misi historis. Tugas utama mereka adalah mewujudkan masyarakat yang adil, di mana semua anggotanya -bahkan yang paling lemah dan rentan sekalipun- diperlakukan dengan penuh hormat. Pengalaman dalam membangun serta hidup di tengah masyarakat yang seperti itu memberi mereka rasa kedekatan dengan Tuhan, karena dengan demikian mereka akan hidup sesuai kehendak Allah. Seorang Muslim harus membebaskan sejarah, dan itu berarti bahwa urusan negara bukan merupakan saingan dari spiritualitas, tetapi justru menjadi bagian dari agama itu sendiri. Tatanan Politik masyarakat muslim yang baik merupakan salah satu masalah yang paling penting." [Karen ArmstrongIslam: a Short History (New York: Modern Library, 2002) hal. xi]


Spiritualitas Sekuler

Islam, suatu kata yang sering kita masukkan ke dalam kotak kategori agama, bersama dengan Yahudi, Kristen, hindu, budha dll. Sayangnya, taktala disebut kata agama, yang segera tersirat di dalam benak adalah sebuah ruang pertemuan yang sangat personal antara hamba dengan Tuhannya, yang sepi dari hiruk-pikuk kehidupan sosial. Ia adalah jembatan vertikal yang menghubungkan manusia dengan penciptanya, lepas dari hubungan horizontal dengan sesama manusia. Oleh karenanya, agama adalah suatu medan sakral yang suci dari atmosfer kehidupan dunia dengan segala problematikanya yang remeh dan kotor. Agama adalah relung yang tenang, damai, hening dan kotemplatif[2] jauh dari hingar-bingar urusan ekonomi, hukum apalagi politik. Semakin total manusia larut dalam beragama, maka ia akan semakin condong ke arah kutub ruhani, semakin mendaki ke arah langit, semakin cenderung asketis[3], bahkan pada gilirannya menjadi monastik[4].  Itulah agama yang ada dalam benak kebanyakan orang saat ini, suatu bilik spiritual di salah satu sudut semesta kehidupan manusia, tempat dimana manusia mengasingkan diri dari kehidupan materi untuk bertemu dengan Sang Maha Pencipta.

Persepsi seperti di atas membuat agama selalu mengambang di awang-awang, tidak mendarat ke permukaan bumi untuk menyatu dengan dinamika kehidupan umat manusia. Agama yang lekat dengan urusan keakhiratan itu seolah menjadi antitesa dari kehidupan dunia. Sebagai hasilnya, urusan negara -yang erat kaitannya dengan politik dan kekuasaan- dianggap sebagai urusan remeh yang jauh terpisah dari lingkup agama; ekonomi dan bisnis yang terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup di dunia, perolehan harta, pengembangan kekayaan dan distribusinya juga tidak boleh mengotori wilayah agama; urusan hukum yang berhubungan dengan sengketa dan perselisihan mengenai berbagai urusan keduniaan juga dianggap tak mungkin dijamah oleh tangan agama yang bersih dan mulia itu.


Demikianlah, manusia hanya membawa serta agama ketika mereka hadir dalam dimensi spiritual –ruang yang mempertemukan mereka dengan Tuhan- yang termanifestasi dalam ajaran moral dan ritualitas. Agama tidak datang dalam urusan politik, ekonomi, hukum, sosial dan urusan keduniaan yang lain. Padahal, secara personal, seorang manusia mungkin bisa hidup tanpa menghiraukan urusan politik, namun secara kolektif umat manusia tidak mungkin bisa hidup harmonis di muka bumi ini tanpa tatanan politik. Seperti kata Ibnu Kholdun, manusia itu secara alami merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kepemimpinan.[5] Manusia secara kolektif juga tidak mungkin bisa hidup tanpa aktivitas dan tatanan ekonomi. Maka sebagai konsekuensi dari absennya agama dari aktivitas sosial, politik, hukum dan ekonomi adalah dijalankannya urusan-urusan tersebut tanpa panduan agama. Inilah yang kita sebut sebagai kehidupan sekuler, tatanan kehidupan dunia yang tidak dikaitkan dengan agama dan urusan keakhiratan.


Pangkal masalahnya terletak pada persepsi umum yang menganggap bahwa kebutuhan terhadap agama dan hubungan manusia dengan Tuhan merupakan bahan konsumsi jiwa (roh), sedangkan kebutuhan terhadap berbagai urusan duniawi merupakan santapan dari jasad/fisik manusia . Hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa sikap manusia dipengaruhi oleh dua unsur yang bersaing untuk mengendalikan arah kecenderungannya, yakni jiwa/roh sebagai unsur ruhani di satu sisi dan jasad/fisik sebagai unsur materi di sisi yang lain. Kedua unsur itu melahirkan kecenderungan yang berbeda. Kecenderungan yang mengarahkan orbit manusia kepada Tuhan -yang diwujudkan dalam penerapan nilai-nilai moral dan aktivitas ritual- dianggap lahir dari pengaruh jiwa/roh (unsur ruhani), sedangkan kekuatan yang mengarahkan orbit manusia kepada dunia, berupa kesenangan fisik dan naluriah -seperti kecenderungan terhadap makanan, harta, seks[6], dan kekuasaan- dianggap sebagai suatu hal yang lahir dari pengaruh jasad (unsur materi). Tak heran, jika kemudian forum-forum keagamaan sering juga dinamakan dengan "bimbingan ruhani" atau "santapan ruhani".


Sebagian pemuka agama mengajarkan bahwa unsur ruhani cenderung memberi pengaruh yang positif/terpuji, sebaliknya, unsur materi cenderung membawa pengaruh negatif/tercela, atau paling tidak, tidak semulia ruhani. Dari sinilah muncul paham asketisme, ajaran untuk menguatkan pengaruh jiwa/roh (unsur ruhani) agar dapat mengalahkan dan mengendalikan pengaruh jasad melalui serangkaian pelatihan spritual. Muncul pula monastisisme, paham yang ingin berlepas diri secara total dari pengaruh dunia (materi) dan tenggelam sepenuhnya di dalam alam spiritual untuk mengabdi kepada Tuhan. Merekalah yang disebut kaum rohaniwan, seperti para pendeta, biksu, rahib dan sufi ekstrim. Inilah saah satu hal yang bertanggungjawab atas termarginalisasikannya agama dalam kehidupan nyata.


Spiritualitas dalam Islam: Spiritualitas yang membumi


Manusia memang memiliki ruh dalam arti nyawa. Namun pada faktanya, dalam diri manusia tidak ada dua unsur pembentuk yang menarik manusia kepada dua kecenderungan yang berbeda, yakni unsur jasad menarik kearah pemenuhan kepentingan duniawi dan unsur jiwa/roh yang menarik kepada pemenuhan kepentingan ukhrowi (moral dan ritual). Kenyataannya, semua perbuatan manusia dipengaruhi oleh dorongan kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisik (
al-hajatul 'udlwiyah) dan kebutuhan-kebutuhan naluriah (al-ghoro'iz). Kebutuhan fisik contohnya adalah kebutuhan untuk makan, minum, buang hajat dan tidur; sedangkan kebutuhan naluri contohnya adalah naluri untuk melestarikan jenis manusia (ghorizatun nau'), naluri untuk mempertahankan diri (ghorizatul baqo'), dan kebutuhan untuk mensucikan dan mengagungkan dzat yang lebih agung dan sempurna (ghorizatut tadayyun).

Para rohaniwan cenderung memprimadonakan pemenuhan terhadap naluri yang terakhir, yakni naluri mensucikan dan mengagungkan dzat yang lebih besar dari manusia (
gorizatut tadayyun) seraya menganggap pemenuhan terhadap naluri-naluri lain dan kebutuhan fisik manusia sebagai suatu hal yang rendah atau tidak semulia pemenuhan ghorizatud tadayyun. Kenapa demikian? Karena naluri ini memang sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia akan kehadiran Tuhan, sementara para rohaniwan ingin sepenuhnya berhubungan dengan Tuhan. Jangan-jangan inilah yang mereka anggap sebagai kekuatan ruhani. Padahal kenyataannya, aktivitas ritual yang mereka lakukan tak lebih dari sekedar pemenuhan terhadap gejolak naluri  yang ada pada diri mereka, yakni ghorizatut tadayyun.

Menurut Islam, kebutuhan-kebutuhan fisik dan naluriah tersebut merupakan sesuatu yang alami dan netral, tidak bisa dengan sendirinya dikatakan bahwa kebutuhan yang satu lebih tinggi derajatnya dari kebutuhan yang lain. Justru cara manusia dalam mengatur dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan itulah yang dapat diberi predikat terpuji atau tercela. Dalam pandangan Islam, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi dengan perbuatan yang dijalankan sesuai petunjuk Islam, maka ia akan menjadi perbuatan yang terpuji. Sebaliknya, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi dengan perbuatan yang melanggar tuntunan Islam maka ia menjadi perbuatan yang tercela. Kebutuhan akan seks, misalnya, jika dipenuhi dengan berzina maka menjadi suatu hal yang tercela, namun jika dipenuhi dalam bingkai pernikahan yang sah maka akan menjadi bagian dari ibadah yang terpuji. Naluri alami untuk mensucikan dzat yang lebih agung yang mendorong aktivitas ritual keagamaan –yang sering dianggap sebagai aktivitas ruhaniyah itu- jika dijalankan tanpa petunjuk Islam maka akan menjadi bid'ah yang tercela, namun jika dijalankan berdasarkan petunjuk Al Qur'an dan As Sunnah maka akan menjadi ibadah yang terpuji, berpahala dan diridhoi oleh Allah.


Lantas apa yang mengarahkan manusia kepada aktivitas pemenuhan kebutuhan yang diridhoi oleh Allah? Inilah yang menjadi misteri bagi kebanyakan orang. Mereka merasakan kehadirannya, tapi tidak mampu mengidentifikasi hakekat dari hal di dalam dirinya yang mendorongnya untuk taat kepada Allah itu. Sebagian orang menyangka bahwa yang membawa manusia kepada jalan ketaatan yang diridhoi oleh Allah itu adalah unsur roh atau jiwa yang bersemayam di dalam badannya, karena roh itulah yang menarik manusia untuk mengorbit kepada kepentingan ukhrowi. Anggapan ini sepenuhnya merupakan khayalan yang tidak bisa dibuktikan.


Sebenarnya, yang mendorong manusia untuk cenderung melakukan perbuatan terpuji dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai petunjuk Allah bukanlah suatu unsur halus yang bersemayam dalam diri manusia. Dorongan itu sebenarnya berasal dari kesadaran yang ia miliki akan hubungannya dengan Allah Ta'ala (
al idrok lishillatihi billah). Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi inilah yang membuat manusia taat kepadaNya. Ia –kesadaran tersebut- akan menguat tatkala mendengarkan nasehat yang sangat menyentuh, melihat fenomena yang menampakkan keagungan Allah, atau tatkala kita termotivasi oleh orang lain yang melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Kesadaran itu pula yang melemah atau hilang tatkala manusia tergoda untuk melaksanakan maksiat atau meninggalkan suatu kewajiban. Kesadaran yang kadang menguat dan kadang pula melemah inilah sebenarnya yang mereka sebut dengan ruh. Disebut ruh karena –secara rancu- kesadaran ini dianggap sebagai salah satu unsur penyusun manusia, berupa jiwa yang bersemayam di dalam diri manusia. Padahal, keberadaan ruh/kesadaran itu jelas bukan merupakan unsur penyusun manusia melainkan hasil dari prestasi manusia dalam memahami, menyadari dan memunculkan kesadaran bahwa dirinya selalu diawasi dan dinilai oleh Allah.

Eksistensi ruh dalam diri seorang muslim menuntutnya untuk selalu mengendalikan seluruh perbuatannya dengan hukum-hukum syara'. Maka selama ruh itu ada dalam benaknya, seorang muslim –kemanapun dia pergi- akan selalu berjalan di atas hukum syara' laksana kereta api yang selalu berjalan di atas relnya. Kehadiran ruh tersebut mendorong seorang muslim untuk melaksanakan sholat, haji, puasa dan aktivitas ritual lain sesuai dengan hukum syara'. Hadirnya ruh juga mendorong manusia untuk melaksanakan bisnis, jual-beli, hutang-piutang, bekerja, bergaul, berumah-tangga, sampai menata pemerintahan menggunakan hukum syara'.


Atas dasar itu, ruh tidak hanya hadir di tempat-tempat sujud, tidak hanya hadir di sekitar Ka'bah, tidak hanya hadir di masjid-masjid, namun ia juga hadir di pasar-pasar, di kantor-kantor, bahkan di kamar kecil sekali pun. Aktivitas spiritual umat islam tidak hanya dimanifestasikan dalam sholat, puasa, haji dan dzikir, namun spiritualitas dan kedekatan dengan Allah juga teraktualisasikan dalam bisnis, pekerjaan, pergaulan, hukum, politik-pemerintahan bahkan juga terwujud dalam hubungan suami-istri. Umat islam sepenuhnya hidup dalam dimensi spiritual sekaligus menjalani kehidupan yang serba material. Inilah falsafah kehidupan dalam islam, yakni penyatuan antara materi dengan ruh. Yang demikian itu terjadi tatkala semua aktivitas manusia dijalankan dengan hukum-hukum syara' atas dasar kesadaran akan hubungan mereka dengan Allah.

Inilah spiritualitas dalam islam. Ia adalah spiritualitas yang membumi, menyatu dengan dinamika kehidupan manusia dalam kesehariannya. Kerohanian dalam islam bukanlah dimensi yang berseberangan dengan kehidupan dunia. Bahkan, ruh -yang kenyataannya adalah kesadaran akan hubungan seorang muslim dengan Allah ini- harus dibawa ke mana pun seorang muslim itu pergi, dalam kondisi apapun, dalam menjalani aktivitas dan urusan apa pun. Inilah makna sejati dari dzikrullah (mengingat Allah), yakni sadar bahwa ia selalu diawasi oleh Allah dalam segenap gerak-geriknya sehingga mendorong seorang muslim untuk selalu hidup dengan syariat Islam tanpa lepas sedikit pun.

Lantas apa hubungan semua ini dengan khilafah? Jawabnya: spiritualitas alias kesadaran yang ada di dalam diri umat islam pasti mendorong mereka untuk menata kehidupan kemasyarakatan mereka dengan syariat Islam demi meraih ridho Allah. Padahal, kehidupan masyarakat itu tidak mungkin bisa sepenuhnya tertata dengan Islam kecuali di bawah naungan negara Islam yang menegakkan syariat Islam sebagai sistem yang mengatur berbagai urusan masyarakat. Itulah negara khilafah Islamiyah. Jadi khilafah merupakan ekspresi spiritualitas umat Islam dalam ranah politik dan pemerintahan ] titok/15-16/6/12


=====


[1] Pembahasan ini sangat terinspisari oleh ulasan mengenai ruh dalam kitab Nidzomul Islam dan Mafahim Hizbit Tahrir oleh An Nabhani

[2] Kontemplatif berasal dari Bahasa Latin (contemplore) berarti merenung dan memandang. Kontemplatif merupakan cara hidup yang mengutamakan ketenangan, bermati raga, dan bertapa, sehingga dapat berdoa dan bersemadi dengan lebih mudah.
[3] Asketisme ajaran yang menekankan kebijakan-kebijakan ruhani dengan jalan memenangkan jiwa atas raga
[4] Monastisisme faham yang mementingkan orientasi spiritual sampai pada taraf menjauhi dunia dan menenggelamkan hidup sepenuhnya kedalam alam ruhani, biasa dipraktekkan para rahib atau kaum shufi dalam islam
[5] Abdur Rahman bin Kholdun, Muqodimah Ibn Kholdun, cetakan IX (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 2006) halaman 33
[6] Menurut Thomas Aquinas, perkawinan memang bukan dosa, tetapi sesuatu yang rendah.  Hubungan seksuil dengan wanita menyebabkan orang tidak dapat berbuat baik dengan sempurna.
[www.globalmuslim.web.id]

Pemikiran Liberal Sesat Jokowi-Ahok Soal Kitab Suci ternyata Dapat Dukungan

Posted: 18 Jun 2012 06:18 PM PDT


Tidak semua pihak mengecam pernyataan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama terkait dengan kitab suci, dimana harus lebih patuh pada ayat konstitusi daripada ayat suci. Beberapa pihak mendukung pernyataan tersebut.

Salah satu yang mendukung pernyataan Cagub dan Cawagub yang akrab disapa Jokowi dan Ahok itu adalah Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (Gema Nusantara), Jay Muliadi. Dia mendukung pemikiran pasangan Cagub bernomor urut 3 itu, yang memisahkan kepentingan ayat suci dan konstitusi harus didukung. " Indonesia khususnya Jakarta butuh pemimpin yang berfikiran sekuler dan liberal agar masyarakat pluralis dapat terbentuk dengan baik," ujarnya.

Dikatakan Jay, dengan adanya paham yang tegas dalam pemikiran pasangan Jokowi-Ahok bakal menguatkan nilai-nilai persatuan sehingga tidak lagi terjadi benturan dan konflik di masyarakat yang mengatasnamakan agama.

Hal senada juga diungkapkan Pujadi Aryo S, Pengurus Alumni ( PA) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia ( GMNI) Jakarta Timur. Menurutnya, masyarakat Jakarta harus dididik dengan pemikiran-pemikiran yang bebas sehingga tidak lagi kaku dan terhegemoni oleh doktrin-doktrin yang salah.

Aryo berharap, kalau pasangan Jokowi Ahok maju tidak ada lagi pemikiran kerdil yang dalam beragama, sehingga harus dipisahkan antara urusan beragama dan bernegara. "Yah kita ingin nanti pasangan Jokowi-Ahok tetap konsisten dengan pemikirannya dan juga mereka tidak lagi memberikan bantuan hibah baik untuk mesjid maupun gereja," ujarnya.

Aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet berpendapat apa yang dikatakan oleh Ahok soal kitab suci untuk kepentingan pribadi sudah tepat. "Dalam kontek apa yang diucapkan oleh Ahok itu benar. Dia tidak mengulas ayat. Dia hanya mengatakan ayat yang berhubungan dengan agama itu dimakanai untuk kepentingan pribadi," kata Ratna.

Dia menilai pernyataan itu benar, dan merasa tidak perlu ada pihak yang marah terkait pernyataan tersebut . Namun, Ratna juga mengingatkan Ahok itu terlalu banyak bicara dan itu tidak menolong dia sebagai calon.

"Saat ini dia punya peluang untuk dipojokan orang. Ahok terlalu banyak bicara akan merugikan semua orang, perlu ditegur. Ini untuk kepentingan Jakarta, bukan kepentingan dian tapi kita butuh pemimpin yang lebih baik kedepan. Karena mendukung sebagai ibukota, Jakarta ini harus dipimpin oleh cagub-cawagub dari keberagaman," tegasnya.

Diketahui kepercayaan masyarakat Jakarta kepada Pasangan bernomer urut 3 ini semakin memudar ketika, Cawagub Jokowi, yaitu Basuki T Purnama alias Ahok, yang melecehkan Kitab Suci. Dimana Ahok mengkritik sikap pemeluk agama tertentu yang menjadikan dalil ayat suci yang digunakan sebagai dalil menolak Lady Gaga.

Kata Ahok, kitab suci hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga lebih tepat untuk patuh kepada kitab konstitusi. "Kita tidak boleh taat pada ayat suci. Kita taat pada ayat-ayat konstitusi," ujar Ahok. Pernyataan tersebut juga dapat dukungan dari Jokowi saat acara debat di Metro TV. [eramuslim[www.globalmuslim.web.id]

MIUMI datangi DPR hadang faham sesat kesetaraan Gender

Posted: 18 Jun 2012 06:17 PM PDT

JAKARTA - Dalam rangka merespon Rancangan Undang Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender MIUMI menyambangi DPR untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Komisi VIII DPR RI Senin, (18/6 /2012) pukul 10 wib.
MIUMI dan Narasumber partner riset untuk merespon Draft RUU KKG dalam kesempatan itu diterima oleh pimpinan Komisi VIII dan Tim Panja RUU KKG.Pimpinan Komisi VIII yang hadir diantaranya Ida Fauziyah (FPKB), Chayrunnisa (FPG), Jazuli Juwaini (FPKS), Ahmad Rubaie (FPAN), dan lain lain.
Sekjen MIUMI dalam sambutannya menyatakan bahwa " penolakan MIUMI terhadap paham kesetaraan gender tidak berarti kami menyetujui patriarkisme dan diskriminasi terhadap perempuan," Kata ustadz bahtiar Natsir dalam rilis MIUMI kepada arrahmah.com, Jakarta , senin (18/6)
 Selain menceritakan kronologi respon MIUMI terhadap draf RUU KKG yang beredar mulai dari kajian interrnal, tablig akbar, penggalangan dukungan penolakan thd draf tsb dan kajian- kajian dan riset partner MIUMI dari IPB UI UMJ, beberapa narasumber MIUMI menyoroti draf tersebut dari sudut hukum dan falsafahnya serta dampak draf KKG terhadap ketahanan institusi keluarga.
Pada kesempatan itu, Dr. Ir. Euis Sunarti dalam paparannya menyatakan bahwa draft RUU KKG berbenturan dengan undang-undag yang lainnya.
"Draf KKG dan semangatnya bertentangan dengan UU no.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,"ungkapnya.
Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) melalui juru bicaranya Dewi Motik Pramono menjelaskan bahwa gagasan kesetaraan dan keadilan gender ini sudah ada di Indonesia sejak dideklarasikan Budi Utomo di era perjuangan kemerdekaan Indonesia.
"Zaman kemerdekaan itu laki-laki dan perempuan duduk setara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk menolak RUU KKG," jelasnya.
Pernyataan tersebut yang menyokong wacanan KKG dibantah langsung oleh Dr. Arofah Windiani, SH, MHum dari MIUMI. Menurut anggota PP Aisyiyah ini, kepentingan relativisme, liberalisme dan celah westernisasi sebagai kepentingan yang bermain dibalik gagasan RUU ini, yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila.
"Tidak menjamin adanya RUU-KKG ini martabat wanita akan lebih baik, " jelas wanita yang juga anggota Muhammadiyah ini.
Menurut wanita yang juga Wakil Dekan 1 Univesitas Muhammadiyah Jakarta ini, kehadiran RUU KKG ini sendiri dinilai bersifat campur-aduk dan tumpang tindih. Mengingat peraturan dan undang-undang yang menjaga hak-hak perempuan di Indonesia sudah dan banyak.
Sekjen MIUMI  dalam sesi akhir penyampaian pandangannya bersama M. Zaitun Rasmin dan Fahmi Salim menyerahkan 7500 surat penolakan masyarakat thd draf RUU KKG dan buku riset Indahnya Keserasian Jender dalam Islam karya inisiator MIUMI, Henri Solahuddin MA.,
Ahmad Rubaie, anggota komisi VIII FPAN, mengaku sangat respek dengan keseriusan MIUMI dalam mengkaji isu Gender dengan publikasi riset, pernyataan sikap dan kajian-kajian ilmiah.
MIUMI juga menegaskan tetap tidak menerima RUU tersebut jika draft-draft yang lain memiliki hakikat yang sama dengan yang dikritisi.
"Sikap MIUMI jelas tetap akan menolak draf resmi RUU KKG jika substansinya masih tetap sama dengan draf tidak resmi yang menurut salah satu pimpinan komisi Ibu Chayrunnisa berasal dari rumusan deputi PUU (panitia undang-undang) DPR." Lontar MIUMI.
 Selain itu MIUMI juga akan terus mengedukasi masyarakat tentang bahayanya paham KKG sebagai wacana atau produk Undang- Undang. (bilal/arrahmah/www.globalmuslim.web.id)

28 Ribu Warga Suriah Telah Mengungsi ke Lebanon

Posted: 18 Jun 2012 06:16 PM PDT



BEIRUT, Sekitar 28 ribu pengungsi asal Suriah saat ini berada di Lebanon dan kebanyakan telah mendapat perlindungan serta bantuan dari pemerintah Lebanon, demikian laporan mingguan dari Badan Pengungsi PBB.
Menurut laporan itu, selain dari pemerintah, mereka juga mendapat bantuan dari sejumlah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga non-pemerintah.
Laporan tersebut menjelaskan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon meningkat pada pekan ini mencapai 28 ribu jiwa, dan sekitar 20 ribu pengungsi yang terdaftar menerima bantuan dan dukungan di sejumlah wilayah negara itu.
"Kabar terbaru dari Pasukan Keamanan Dalam Negeri di Lebanon memberitahu adanya sejumlah keluarga yang baru tiba dari Suriah di berbagai tempat di wilayah Bekaa," lapor badan tersebut.
Laporan itu menambahkan, badan telah mencatat 767 pengungsi tambahan di Lebanon utara sehingga jumlahnya hampir mencapai 14.727 dan mereka juga telah membuka kantor pendaftaran baru di wilayah Wadi Khaled.
Selain itu sebanyak 5.299 pengungsi telah terdaftar di sejumlah wilayah di Bekaa, termasuk 881 pengungsi yang telah terdaftar di kantor Jdeide.
Badan Penanggulangan Tertinggi pemerintah Lebanon telah menyediakan para pengungsi dengan makanan pokok dan perawatan kesehatan sejak lebih dari satu tahun lalu.
Selain itu Kementerian Urusan Sosial Lebanon juga telah menyediakan kebutuhan sosial dan psikologis secukupnya bagi para pengungsi, tambah laporan itu.
Untuk wilayah Bekaa, laporan menjelaskan bahwa bantuan juga disediakan oleh sejumlah badan asal PBB dan para mitra PBB dari lembaga non-kepemerintahan, demikian Xinhua. [ach/ant/www.globalmuslim.web.id]

Kekerasan di Suriah Meningkat, PBB Malah Hentikan Misi Tim Pemantaunya

Posted: 18 Jun 2012 06:15 PM PDT


DAMASKUS,  - Gejolak di Suriah telah melahirkan kekerasan dan pertumpahan darah yang tidak kunjung reda. Namun ketika warga sipil Syria membutuhkan bantuan akibat serangan tentara pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, PBB justeru memutuskan untuk menghentikan operasi tim pemantaunya di sana.

Sabtu lalu (16/6) organisasi dunia itu mengumumkan penghentian operasi misi tim pemantauan dan pengawasan di bawah bendera UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria). PBB beralasan bahwa keputusan itu diambil karena meningkatnya kekerasan dan pertumpahan darah. Hal itu dinilai menghalangi kemampuan tim PBB dalam melaksanakan tugasnya.

Mayjen Robert Mood, kepala UNSMIS, mengumumkan penghentian misi supervisi PBB tersebut dalam pernyataan singkat. Menurut dia, meningkatnya kekerasan di Syria saat ini sangat berisiko pada tim yang dia pimpin.

"Dalam situasi yang berisiko tinggi itulah, UNSMIS memutuskan untuk menghentikan aktivitas," ujar Mood. "Tim pemantau PBB tidak akan melakukan patroli dan akan berdiam di tempat masing-masing sambil menunggu perintah berikutnya," terangnya.

Mood menambahkan bahwa penghentian misi pemantau itu akan dievaluasi setiap hari. Lantas, Misi pemantauan akan dilanjutkan kembali jika situasinya dinilai memadai untuk menjalankan mandat dari PBB.

Penghentian aktivitas misi PBB tersebut secara langsung akan berdampak pada tertutupnya sumber informasi utama bagi dunia internasional untuk mengetahui perkembangan krisis di Syria. Keputusan tersebut juga akan meningkatkan tekanan atas AS, Rusia, dan negara-negara berpengaruh lainnya untuk merancang strategi diplomatik baru guna menghentikan pembantaian terhadap warga sipil Syria.  

Tanda-tanda bahwa PBB akan menghentikan misinya di Syria terlihat sejak Jumat lalu (15/6). Dalam jumpa pers saat itu, Mood menyebut bahwa 300 anggota tim pemantau PBB yang tak bersenjata makin berat dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka.

"Kekerasan yang terjadi di Syria dalam 10 hari terakhir terus meningkat. Kekerasan dilakukan kedua pihak (tentara Assad dan oposisi, Red) dan berakibat jatuh korban pada masing-masing pihak. Hal ini juga berisiko pada pemantau kami," paparnya. "Kekerasan itu membatasi tugas dan kemampuan kami dalam memantau, verifikasi, melaporkan, dan membantu dialog hingga menjalankan proyek-proyek untuk menciptakan stabilitas keamanan," ungkapnya.

Sebagai respons atas meningkatnya risiko keamanan itu, Mood telah memerintahkan seluruh anggota tim pemantau menghentikan patroli dan aktivitas lain di Syria. Keputusan itu diambil setelah perwakilan lebih dari 60 negara yang menjadi anggota misi PBB di Syria memperingatkan bahwa ancaman keamanan di Syria sudah amat serius. Khususnya sejak proses perdamaian dimulai.

Sebelumnya, Rabu lalu (13/6), Brazil, India, Irlandia, dan negara lainnya yang menempatkan perwakilannya pada misi PBB itu menyatakan kekhawatiran atas keselamatan personel mereka di lapangan.

Keputusan PBB itu menuai reaksi. Para aktivis oposisi Syria menilai langkah PBB menghentikan misi pemantauan tersebut tidak adil dan tidak bisa diterima.  Hal itu menjadi indikasi pula bahwa komunitas internasional telah gagal melindungi warga sipil Syria dari serangan tentara Assad.

"Keputusan misi supervisi PBB menghentikan tugas monitor itu merupakan kegagalan komunitas internasional dalam menangani situasi di Syria," kecam seorang jubir Local Coordination Committees (LCC), kelompok aktivis oposisi, dalam pernyataannya kemarin (17/6).

Sementara itu, pasukan Syria meningkatkan serangan di Kota Homs dengan memanfaatkan berhentinya aktivitas tim pemantau PBB. Dalam sehari kemarin, sedikitnya 11 nyawa melayang di Homs akibat serangan tentara Assad. Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat kekerasan di Syria selama akhir pekan mencapai 80 orang.

Di antara para korban itu, terdapat warga sipil. Mereka tewas di wilayah kekuasaan oposisi, Khalidiyeh. Seperti wilayah lain di Kota Homs, kawasan tersebut terus menjadi target pengeboman dan serangan pasukan pemerintah. Tentara loyalis Assad berupaya keras merebut wilayah itu dalam beberapa hari terakhir.[ach/jpnn/www.globalmuslim.web.id]

Pemerintah dinilai turut bertanggung jawab atas munculnya buku menghina Nabi

Posted: 18 Jun 2012 06:14 PM PDT

JAKARTA - Beredarnya buku "5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia" yang mengandung penistaan terhadap nabi Muhammad SAW  yang diterbitkan Gramedia dinilai Sebagai indikator kelalaian dan kurangnya fungsi pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah turut bertanggung jawab dan harus menjaga perasaan umat Islam. Pemerintah seharusnya melarang buku-buku penghinaan seperti itu.
"Saya fikir kelompok-kelompok orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, akan terus menerus melakukan provokasi dengan cara melakukan opini-opini yang banyak. Seperti di Amerika ada aksi bakar Al-Qur'an, lalu di Denmark sendal jepit pakai lambang-lambang Allah, lalu ada gambar (kartun) Nabi Muhammad dan banyak sebagainya. Kalau (menurut) saya sebenarnya ini hanya masalah ketegasan dari pemerintah," kata Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang MS Kaban, kepada sejumlah wartawan di Masjid Baiturahman, Jl Sahardjo, Jakarta Selatan, Sabtu, (16/6).
Menurut Kaban, pemerintah harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sebab itu merupakan tugas pokok dari pemerintah.
"Pemerintah apa punya peraturan terhadap ini atau apakah pemerintah punya perasaan?. Karena salah satu tugas pemerintah adalah memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Sekarang umat Islam tahu, tetapi kalau umat Islam anarki ataupun ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi dengan cara-cara seperti itu dibiarkan oleh pemerintah," papar mantan Menteri Kehutanan itu.
Pemerintah, kata Kaban, harus lebih berfungsi dalam menjaga akidah masyarakat, terutama umat Islam.
"Jadi menurut saya pemerintah harus lebih berfungsi. Pemerintah harus lebih berfungsi, untuk melakukan seleksi-seleksi pada hal-hal seperti itu. Saya rasa penghinaan seperti itu tidak akan mengurangi kecintaan kita pada Nabi Muhammad tapi justru itu akan menjadi kokohnya kita terhadap agama Islam," ujarnya.
Kaban yakin, bagi umat Islam yang terlanjur membaca buku karya pastur Douglas Wilson itu, tidak akan mampu merubah keyakinan orang itu.
"Kita punya fungsi dakwah bagi teman-teman kita yang sudah baca. Makanya saya bilang pemerintah harus punya kepekaan karena itu dapat menimbulkan suatu opini yang menyesatkan. Pemerintah harus melarang buku-buku seperti itu. Gramedia sebagai salah satu toko buku yang banyak menjadi konsumsi bagi umat Islam harus bisa menjaga juga, dan harus menjaga perasaan umat Islam," katanya.
Mengenai upaya hukum terhadap Gramedia, Kaban terang-terangan mendukung usaha itu. "Saya fikir jalur hukum itu penting, supaya orang jangan berulang-ulang melakukan hal yang sama. Dulu (ada) Arswendo, supaya kejadian ini bisa menjadi contoh yang paling baik," pungkasnya. (bilal/arrahmah/www.globalmuslim.web.id)

Jordania Ingin Pinjam Duit IMF

Posted: 18 Jun 2012 06:12 PM PDT

Pemerintah Jordania memulai negosiasi untuk meminjam duit sekitar 1,4 miliar dollar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut warta Xinhua pada Sabtu (16/6/2012), dana sebesar itu untuk menutup defisit anggaran.
Menurut data pemerintah Jordania, defisit anggaran akan mencapai 2,9 miliar dollar AS sampai akhir 2012. Jordania menyatakan akan siap menerapkan program reformasi ekonomi. Cara ini dipercaya bakal mengembalikan kinerja perekonomian Jordania ke trek yang baik.
Secara detail, Jordania bakal memperkuat kebijakan kenaikan pajak dan harga listrik. Jordania juga akan menaikkan harga beberapa komoditas dan minyak bumi demi menutup defisit tersebut. (kompas.com,/www.globalmuslim.web.id)

Konferensi Tokoh Umat Medan : Dua Faktor Penyebab Indonesia Terpuruk

Posted: 18 Jun 2012 06:11 PM PDT

HTI Press. Medan. Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Budi Mulyana menyatakan ada dua faktor yang menyebabkan mayoritas rakyat Indonesia miskin dan terpuruk. "Yakni, sistem dan rezim!" pekiknya dalam acara Konferensi Tokoh Umat (KTU) Sumatera Utara, Ahad (17/6) di Gedung Selecta Ballroom, Medan.
Saat ini, lanjut Budi, Indonesia menerapkan sistem kapitalisme, liberalisme dan demokrasi. Sedangkan rezimnya korup, tidak amanah dan bahkan berkhianat. Karena itu yang menjadi faktor penyebabnya, maka dua faktor itu pula yang harus diubah dan diganti.











"Maka jangan pernah berharap terjadi perubahan yang lebih baik, jika dua faktor penyebab itu dibiarkan dan tidak diganti!" pekiknya di hadapan tokoh yang hadir dari berbagai tempat di Sumut bahkan ada juga yang datang dari Aceh.
Bagi kaum Muslimin, beber Budi, sebenarnya tidak perlu sulit-sulit mencari sistem pengganti.
"Pengganti yang menjadi solusinya itu tidak jauh, bahkan amat dekat. Karena solusi itu adalah Islam. Agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negeri ini," tegasnya.
Menurutnya, Islam memiliki syariah yang sempurna dan menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, makanan, pakaian, akhlak, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, politik pendidikan, politik luar negeri, hingga sanksi hukum diatur dalam syariahnya.
"Semua itu wajib diterapkan secara kaffah. Meninggalkan sebagian syariah, apalagi semuanya, adalah kemaksiatan!" ungkapnya.
Oleh karena itu, Budi pun menyarankan para tokoh  untuk menyadarkan masyarakat agar tergerak mengganti sistem yang ada dan mengangkat seorang khalifah yang akan menerapkan syariah Islam secara totalitas.
Dari sekitar 2500 tokoh yang hadir nampak pula Basyaruddin (Guru Besar Fak Pertanian UISU / Pengurus MUI Sumut),  H RM Syafi'I (Mantan anggota DPRD SU / Mantan ketua DPW PBR Sumut), beberapa pengurus ormas Islam, Perwiritan, Pondok Pesantren dan Tokoh Perempuan.
Selain Budi, konferensi yang diselenggarakan DPD I HTI Sumut ini diisi oleh beberapa pembicara dari DPP dan DPD  HTI, di antaranya, Irwan Said Batubara; Azwir Ibnu Azis; dan Tun Kelana Jaya.[]
[www.globalmuslim.web.id]

Indonesia dalam lingkaran Corporate State

Posted: 18 Jun 2012 06:11 PM PDT

 http://2.bp.blogspot.com/-jQCR511u1tg/TcdsyNPFcXI/AAAAAAAAAfc/uGlZweBw_ME/s1600/obama-sby.jpeg

Oleh Hanif Kristianto (Lajnah Siyasiyah HTI Jawa Timur)

Apapun akan dilakukan jika itu demi kekuasaan. Itulah sikap Nasional Demokrat (NasDem) yang akan membiayai calon legislatifnya (caleg) berkisar Rp 5-10 miliar. Angka yang cukup fantastis dalam dunia perpolitikan yang sarat akan kepentingan dan uang. Modal politik dalam demokrasi sangatlah mahal. Biaya- kampanye, cetak brosur, iklan di media massa, tim sukses, pengerahan massa, dll- merupakan gambaran nyata politik demokrasi. Memang segalanya butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Ketika uang dijadikan tujuan meraih kekuasaan hasilnya miskin perjuangan untuk rakyat.
Pembiayaan caleg NasDem berasal dari inisiatif Surya Paloh. "Berkaitan dengan gagasan untuk mensupport pembiayaan caleg oleh Partai Nasdem, sesungguhnya hal ini berkembang dari gagasan seorang Surya Paloh yang melontarkan kehendak untuk terbebasnya proses politik dari pola transaksional, khususnya dalam hal rekrutmen," kata Ketua Bapilu Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan, kepada detikcom, Selasa (12/6/2012).[1]
Apa yang disampaikan Surya Paloh berbeda ketika awal kehadiran NasDem di Jawa Barat. Surya Paloh ketika itu melantik pengurus di Jawa Barat. Seperti diketahui, kata Paloh, Nasdem belum memiliki banyak donatur, belum bisa melakukan iuran organisasi sehingga tidak banyak biaya yang tersedia untuk jalankan organisasi ini.[2]
Sejatinya sikap politik para politisi Indonesia senantiasa berubah-ubah. Ciri politik ini melekat di banyak politisi. Mengingat politik penuh intrik dan kompromistis jika yang dipahami hanya untuk mencari uang dan jabatan. Terkadang menjadi kawan dan terkadang menjadi lawan. Hal ini sudah jamak adanya. Apalagi NasDem yang ingin menunjukkan citra diri. NasDem dalam pemilu 2014 begitu digadang-gadang membawa restorasi baru untuk Indonesia. Sambutan hangat masyarakat terlihat jelas dalam survey yang dilakukan SSS (Soegeng Sarjadi Syndicate) menunjukkan elektabilitas NasDem 4,8 persen (Juni 2012); sementara temuan LSI (Lingkar Survei Indonesia) 5,9 persen (Maret 2012).
Kalaupun upaya NasDem dengan memberikan bantuan dana untuk mengurangi korupsi anggota legislatif. Perlu dipertanyakan pula motif dibalik itu apa? Apakah motif pencitraan? Ataukah motif untuk mendulang dukungan tahun 2014? Selama ini pun anggota legislatif di DPR mendapat citra buruk sebagai lembaga terkorup. Penilaian ini berdasar survey yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) terhadap 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi.
Responden, lanjutnya, juga meyakini anggota DPR sekarang hanya sekedar mencari nafkah. Sebanyak 1.367 responden atau 62,4 persen mengatakan hal tersebut. Sementara 21,3 persen lainnya menilai DPR hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sisanya menyatakan tidak tahu (15,6%) dan tidak menjawab (0,8%). Sebagian masyarakat juga tidak mengetahui mengenai produk baru DPR yakni Badan Anggaran. Responden mengatakan, tidak tahu kalau Banggar DPR boleh ikut campur dalam pengalokasian anggaran untuk proyek dalam APBN. Sebanyak 883 responden atau 40,3 persen menyatakan tidak tahu mengenai hal tersebut. Sedangkan yang menyatakan Banggar boleh ikut campur sebanyak 673 responden atau 30,7 persen. Menurut Dahlan, banyaknya kasus suap dan korupsi yang terjadi saat ini membuat responden menyatakan bahwa kasus korupsi dan suap merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan, yakni 1.044 responden atau 47,6 persen. (www.mediaindonesia.co.id).
Demokrasi sudah bobrok dan menunjukan wajah aslinya. Kerapuhannya ditunjukan ketika angggota dewan membuat UU yang semuanya didikte asing. Misalnya, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal Asing, UU SDA, dll. Transaksionalnya ditunjukan dengan politik dagang sapi. Siapa berani bayar mahal ? Siap ketok palu keputusan UU. Selain itu, transaksional terjadi antara anggota legislatif dengan para pengusaha (kapitalis asing maupun dalam negeri). Liberalnya tampak pada ketidak amanahnya dalam membuat UU. Anggota legislatif juga lupa jika dia dipilih untuk mewakili rakyat. Malahan yang terjadi rakyat dijadikan alat untuk kuasa. Sikap yang ditunjukan dengan gaya hidup mewah, plesiran atas nama study banding, dan oposan ketidakmampuan mengkirtik kebijakan yang tidak pro-rakyat. Seks bebas, perselingkuhan, kasus video porno, korupsi, dan abai kepada kepentingan rakyat menjadikan sikap liberal di semua sisi. Belum lagi agama terkadang digadaikan atas nama tidak layak UU mengandung unsur agama tertentu.
Jika demikian adanya kenapa masih ada orang yang menyokong demokrasi. Padahal ujung politik demokrasi melupakan rakyat. Perwakilan yang selama ini didengungkan atas nama rakyat terdengar bisu. Rakyat dikangkangi untuk kepentingan sesaat dengan tujuan sesat. Maka demokrasi yang rapuh, transaksional, liberal ini seharusnya tidak disanggah oleh siapa pun. Perubahan ke arah lebih baik tentu penting. Kalaulah demokrasi sudah cacat. Saatnya berpindah ke politik lain. Pilihan cerdas hanya mengganti demokrasi dengan sistem tawaran baru yang lebih adil, arif, dan damai.
Corporate State
Upaya NasDem untuk membiayai calegnya dengan tanpa kompensasi apa pun juga menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, pembiayaan dengan memakai uang pasti akan menimbulkan konflik. Jika sudah awal saja sudah memakai uang. Bagaimana hasil akhirnya nanti ? Kasus-kasus korupsi seperti Hambalang, kasus bank Century selayaknya menjadi pelajaran ketidakbecusan legislatif untuk menghilangkan penyakit akut ini.
Politik di Indonesia sudah masuk lingkaran corporate state (negara korporasi). Kondisi ini memang sudah tradisi dalam politik demokrasi. Corporate state negara berwujud perusahaan. Konsep ini sudah dikembangkan sejak Yunani kuno. Plato mengembangkan konsep sistem korporatis totaliter dan komunitarian alam berbasis kelas dan hirarki sosial alami yang akan diselenggarakan berdasarkan fungsi, dimana kelompok akan bekerja sama untuk mencapai harmoni sosial dengan menekankan kepentingan kolektif dan menolak kepentingan individu.[3]
Konsep corporate state saat ini terasa nyata dengan masuknya donatur pengusaha. Pengusaha menginginkan usahanya lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah. Biasanya dengan mudahnya pengurusan regulasi terkait UU. Begitupula legislatif yang awalnya dibiayai dalam kampanye. Mereka diharuskan memberikan kemudahan pada pemilik modal. Kemudahan diwujudkan atas nama investasi, proyek, dan kemudahan untuk mendulang keuntungan perusahaan. Maka mustahil jika pemberian dana atas nama cuma-cuma. Tak ayal, korupsi kerap menerpa partai politik, anggota legislatif, pemerintahan, dan mafia politik.
Akibat buruk dari corporate state adalah pengabaian urusan rakyat. Rakyat kerap tertindas atas nama kebijakan dan kepentingan negara. Keuntungan hanya dinikmati para pemodal. Lagi-lagi rakyat jadi korban. Memang model corporate state tidak tampak di depan mata rakyat. Mengingat cara dilakukan melalui tangan di belakang. Rakyat dikelabuhi dengan alasan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Justru yang lebih berbahaya adalah ketidakadilan, penindasan, dan keterpurukan dalam berbagai segi kehidupan. Jika rakyat sadar akan hal ini. Tentu mereka tidak menaruh harap pada corporate state yang berisi perampok rakyat. Rakyat makin apatis dan tidak akan ada perubahan ke arah lebih baik.
Tinggalkan Demokrasi ?
Fakta menunjukan demokrasi sebagai pilihan politik di negeri ini tidak memberikan manfaat. Kalaupun ada manfaat itupun kecil. Para politisi, intelektual, maupun pemerintah ini belum sadar kebobrokan demokrasi. Mereka masih rela untuk menyokong dan tambal sulam kekurangannya. Jika masih tambal sulam menunjukan bahwa demokrasi tak layak diterapkan. Seharusnya pilihan politik di negeri ini bukan coba-coba. Mengingat hal ini merupakan urusan orang banyak (rakyat).
Politisi dalam sistem demokrasi terkadang mereka tidak memahami politik. Politik dalam demokrasi hanya didasarkan pada upaya meraih kekuasaan. Pemekiran sempit ini mengakibatkan siapapun orangnya siap berkompetisi dalam politik. Walaupun orang awam-artis, rakyat biasa, tukang becak, penjual jamu, dll- yang tak mengenal politik. Akibatnya ketika mereka duduk di kursi jabatan lupa segalanya. Mereka berpolitik tidak dilandasi oleh ideologi yang benar. Yang ada hanya hasrat untuk berkuasa. Motto mereka "otak cekak tak masalah. Duit pun bisa hutang ke mana-mana. Yang penting tenar dan berkuasa".
Intelektual saat ini masih memandang demokrasi sebagai sistem terbaik. Pengaruh ini kental dengan asal dari demokrasi yaitu sistem politik barat yang memisahkan agama dan kehidupan. Sedikit dari mereka yang melirik sistem politik agama (islam) sebagai alternatif dari kebobrokan demokrasi. Melihat kebobrokannya mereka siang dan malam berusaha untuk memperbaikinya. Tambal sulam sistem demokrasi dengan jargon perubahan dan demokratisasi. Mereka sering mengucapkan jika demokrasi itu sudah baik. Yang tidak baik itu orang yang melaksanakan demokrasi. Pertanyaanya, kenapa sejak dulu yang dipermasalahkan orangnya? Bukankah orang merupakan produk dari sebuah sistem ?
Pemerintah-legislatif, eksekutif, yudikatif-saat ini belum memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat. Ada kekhawatiran jika rakyat cerdas berpolitik akan mengguncang kekuasaan status quo. Tak ayal rakyat disuguhi dengan pendidikan money politik (politik uang), politik kotor dengan pengabaian urusan rakyat, dan politik konyol dengan pernyataan yang tak masuk akal.
Kondisi keterpurukan akibat penerapan demokrasi tidak boleh berlanjut. Negeri ini butuh berkembang, maju, berdaulat, dan berkeadilan. Maka pilihan untuk tawaran hanya pada pilihan sistem politik Islam.
Politik Islam
Politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat. Kekuasaan bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utama dari politik Islam yaitu untuk penerapan syariah Islam dalam bingkai negara. Syariah Islamlah yang akan digunakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.
Untuk menjadi seorang politisi, Islam telah menggariskan beberapa hal: pertama, Politisi berlandaskan aqidah Islam. kedua, Politisi menolak berkompromi dengan sistem selain islam. ketiga, Politisi memiliki fikrah dan toriqoh yang jelas. Keempat, ideologinya Islam. Begitu pun partai politik. Sebagai sebuah partai politik Islam mewajibkan memberikan pendidikan di tengah-tangah umat. Umat dididik dengan tsaqofah Islam. partai pun melakukan aktivitas amar makruf nahi munkar. Islam memahami betul jika rakyat cerdas maka pemerintah pun sehat karena didukung oleh umat (rakyat).
Pemerintah sebagai pihak yang mengurusi urusan umat akan bekerja sama dengan semua elemen. Pemerintah dalam Islam bukanlah corporate state. Karena pemerintah tidak disokong oleh pemodal (kapitalis). Pemerintahan Islam merupakan representasi dari umat dalam mengurusi urusan umat. Tidak seperti demokrasi rakyat sering terabaikan. Pemerintah merupakan pelayan sehingga memanusiakan rakyat.
Sistem politik Islam (Khilafah) telah teruji dan sudah diterapkan selama 13 abad. Selama itu pula kehidupan diatur dengan aturan dari Sang Pencipta. Ketika umat, partai politik, dan pemerintah bersatu negara semakin kuat dan terdepan. Jika Indonesia ingin menjadi bangsa terdepan, berdaulat, dan diperhitungkan dalam politik. Maka satu-satunya meninggalkan demokrasi dan mengambil Islam sebagai aturan sistem politik dan pemerintahan. Itulah pilihan orang-orang yang berakal.
Rujukan
[1] Partai Nasdem: Modal Caleg Rp 5-10 M Digagas Surya Paloh. www.detik.com. Akses 15 Juni 2012
[2] Surya Paloh: Ormas Nasdem Tak Punya Banyak Dana. 24 September 2011. www.okezone.com. Akses 15 Juni 2012.
[3] Adler, Franklin Hugh.Italian Industrialists from Liberalism to Fascism: The Political Development of the Industrial Bourgeoisie, 1906-34. Pp. 349
[www.globalmuslim.web.id]

Ribuan Pemimpin Suku dan Para Pemuda Revolusi Hadiri Konferensi Khilafah di Yaman

Posted: 18 Jun 2012 06:10 PM PDT

Saluran televisi satelit Press TV melaporkan Konferensi Khilafah tahunan yang diselengarakan oleh Hizbut Tahrir di Yaman. Konferensi yang digelar pada hari Kamis, 14/06/2012 tersebut mengangkat tema "Revolusi Kaum Muslim: Antara Cahaya Islam dan Api Barat". Para pemimpin dan tokoh suku bersama dengan para pemuda revolusionis menghadariri konferensi tersebut, menggemakan seruan kebangkitan Negara Islam, yang mereka katakan, inilah saatnya untuk membangun.
Dalam konferensi yang diselenggarakan di ibukota Sana'a itu ditegaskan bahwa para pemuda telah sadar bahwa revolusi mereka dirampas Barat dan menegaskan bahwa rakyat Yaman saat ini tengah bekerja untuk alternatif Islam.
Para peserta konferensi berulang kali meneriakkan yel-yel "Allahu Akbar" dan bahwa sekarang saatnya untuk Negara Islam. Mereka juga meneriakkan yel-yel "La ilaha illallah, Al-khilafah wa'dullah" (tiada Tuhan selain Allah, Al-Khilafah janji Allah).
Selama konferensi, para pembicara utama mengumumkan bahwa partai telah memiliki draft konstitusi Islam yang siap diterapkan di Yaman, Mesir, Tunisia dan lebih dari 40 negeri di mana kelompok ini sedang bekerja untuk melanjutkan kehidupan Islam.
Banyak diantara peserta yang menghadiri konferensi ini mendapat kesempatan untuk berbicara di panggung, mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka. Salah seorang pemuda revolusioner menyatakan kekesalannya atas apa yang revolusi pemuda usung telah berubah.
Konferensi Khilafah yang digelar oleh Hizbut Tahrir Yaman ini menarik perhatian banyak para tokoh dan pemimpin suku terkemuka dari Yaman dan tokoh Islam yang merasa bahwa Arab-spring telah dibajak oleh negara-negara Barat yang takut akan kebangkitan Negara Islam.
Banyak diantara mereka yang hadir juga merasa bahwa hukum demokrasi Barat bertentangan dengan hukum Islam yang digunakan hanya untuk menjaga kaum Muslim tetap terpecah belah. Kelompok itu berpendapat bahwa bagaimanapun pembentukan Negara Islam sekarang hanyalah masalah waktu.
Menurut para pembicara, dunia Muslim sekarang berada di ambang kebangkitan Islam yang akan mengakhiri sistem kapitalisme dan menyatukan seluruh kaum Muslim di penjuru dunia.
Pada bulan Rajab 1433 H ini, bertepatan dengan bulan di mana telah terjadi peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw. dan juga keruntuhan Khilafah, Hizbut Tahrir di seluruh penjuru dunia menggelar Konferensi Khilafah untuk menggencarkan usaha mereka menyatukan kembali seluruh kaum Muslim di bawah Khilafah.
Konferensi telah mulai digelar di beberapa kota di Indonesia sejak awal bulan Juni dan digelar di berbagai kota besar pada pekan sepanjang bulan Rajab ini. Konferensi serupa digelar di Yaman, Palestina, termasuk juga di beberapa negara Eropa dan Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Demikianlah, kaum Muslim terus bergerak dan membangkitkan kesadaran mereka akan pentingnya penegakkan Khilafah sebagai institusi pelaksana syariah dan pemersatu umat. Ini menunjukkan bahwa fajar Khilafah tengah datang. Maka sudah saatnya seluruh umat menyambutnya. Allahu Akbar. (syabab.com/www.globalmuslim.web.id)

HTI Sumbar: Khilafah, Model Terbaik Untuk Negara

Posted: 18 Jun 2012 06:08 PM PDT

Sekitar 400 orang menghadiri konfrensi Tokoh Umat yang diselenggarakan DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Barat di Gedung Lembaga Koordianasi Kesejahteraan Sosial Sumbar, Padang, Minggu (17/06/12). DPD HTI Sumbar mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya kapitalisme dan liberalisme.
Ketua DPD HTI Sumbar, Ardion Husni, SHI mengatakan, diselenggarakannya kegiatan konfrensi tokoh umat kali ini dengan mengangkat tema "Khilafah, Model Terbaik Negara yang Menyejahterakan", bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya kapitalisme dan liberalisme.
"Sistem kapitalisme yang diadopsi dari barat, yang diterapkan hampir di seluruh negeri Muslim termasuk di Indonesia membuat umat Islam kian terpuruk. Kemiskinan semakin menyeruak, pengangguran menjamur. Untuk itu, sudah saatnya umat Islam bersatu dan bangkit agar menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan". ungkapnya.
Ustadz Ardion pun menegaskan, kendati ideologi ini banyak mendapat tantangan, baik dari luar maupun dari dalam Islam sendiri, HTI terus dengan perjuangannya untuk menegakkan daulah khilafah. Sistem kapitalisme liberalisme dan demokrasi bisa dihilangkan. Dan Islam adalah agama yang dapat menyelamatkan manusia dari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat." tegasnya.
Dalam acara tersebut pun, Ir. Mujiyanto, perwakilan dari DPP HTI menganjurkan pada Presiden SBY agar menerapkan Syariat Islam. Apabila hal itu tidak diindahkan, maka sebaiknya mundur dari jabatannya. Karena umat sudah merindukan penerapan syariat Islam dan Khilafah Islamiyah untuk kehidapan yang lebih baik. (indowarta.co/www.globalmuslim.web.id)

Pernyataan Liberal Jokowi-Ahok

Posted: 18 Jun 2012 06:07 PM PDT

JAKARTA,  -- Dukungan tehadap pasangan Jokowi-Ahok,  bertambah dan meluas, disebabkan pernyataan pasangan dari Cabgub dan Cawagup yang dinilai liberal, ini terkait kitab suci, dimana kita lebih patuh pada ayat konstitusi atau ayat  suci.
Salah satu yang mendukung Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (Gema Nusantara), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia ( GMNI), serta aktivis perempuan.
Ketua Umum Gema Nusantara, Jay Muliadi di Jakarta, Senin mendukung pemikiran Jokowi-Ahok yang memisahkan kepentingan ayat suci dan konstitusi.  "Indonesia khususnya Jakarta membutuhkan pemimpin yang berfikiran sekuler dan liberal agar masyarakat pluralis dapat terbentuk secara  baik," katanya.
Paham yang tegas dalam pemikiran pasangan Jokowi-Ahok bakal menguatkan nilai-nilai persatuan.  "Sehingga tidak lagi terjadi pembentuiran konflik dimasyarakat yang mengatasnamakan agama," tuturnya.
Pendapat senada disampaikan Pujadi Aryo S, Pengurus Alumni ( PA) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia ( GMNI) yang menyatakan masyarakat Jakarta harus dididik melalui sejumlah pemikiran yang bebas sehingga tidak lagi kaku dan terhegemoni oleh doktrin-doktrin yang salah.
"Pemikiran yang memisahkan antara agama dan negara, itu sangat baik bagi kami, dalam bernegara, ayat suci no. Sedangkan ayat konstitusi yes," tandasnya.
Aryo berharap, kalau pasangan Jokowi Ahok maju tidak ada lagi pemikiran kerdil  yang dalam beragama, sehingga harus dipisahkan antara urusan beragama dan bernegara. "Yah kita ingin nanti pasangan Jokowi-Ahok tetap konsisten dengan pemikirannya dan juga mereka tidak lagi memberikan bantuan hibah baik untuk mesjid maupun gereja," ujarnya.
Sedangkan aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet berpendapat apa yang  dikatakan oleh Ahok soal kitab suci untuk kepentingan pribadi sudah tepat. "Dalam kontek apa yang diucapkan oleh Ahok itu benar. Dia tidak mengulas ayat dan sebatas  mengatakan ayat yang berhubungan dengan agama itu dimaknai untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.
Pernyataan itu benar, jika ada yang marah soal pernyataan itu, Ratna menegaskan, orangnya saja yang 'norak'. Namun, Ratna juga mengingatkan agar Ahok tidak terlalu banyak bicara dan itu  tidak menolong diirinya sebagai calon.
"Ahok saat ini punya peluang dipojokan orang. Ahok terlalu banyak bicara akan merugikan semua orang.  Perlu ditegur. untuk kepentingan Jakarta, bukan kepentingan  Ahok  tapi kita butuh pemimpin yang lebih baik ke depan. Ibukota, Jakarta
ini harus dipimpin oleh cagub-cawagub dari keberagaman," tegasnya.
Sebelumnya, kepercayaan masyarakat Jakarta kepada pasangan bernomer urut 3  semakin memudar saat Basuki T Purnama alias Ahok yang melecehkan Kitab Suci.
Ahok mengkritik sikap pemeluk agama tertentu yang menjadikan dalil ayat suci yang digunakan sebagai dalil menolak Lady Gaga.  Kata Ahok, kitab suci hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga lebih tepat untuk patuh kepada kitab konstitusi.
"Kita tidak boleh taat pada ayat suci. Kita taat pada ayat-ayat konstitusi," ujar Ahok. (Wrh/mi/www.globalmuslim.web.id)

Indonesia Pasti Lebih Baik dengan Khilafah

Posted: 18 Jun 2012 06:06 PM PDT

Padang, HTI Press-Sistem Islam akan mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada pemiliknya yakni rakyat Indonesia sehingga rakyat akan makmur dan sejahtera. "Indonesia pasti lebih baik dengan khilafah," tegas Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Mujiyanto dalam pidato politiknya di hadapan sekitar 500 tokoh umat dalam Konferensi Tokoh Umat (KTU) di Padang, Sumatera Barat, Ahad (17/6).
Menurutnya, tidak layak sistem kapitalisme-liberalisme dan demokrasi dipertahankan sebagai sistem di negeri ini. Sistem itu terbukti justru menjauhkan umat dari kesejahteraan yang didambakan. Bahkan sistem tersebut di negerinya sendiri mulai digugat. "Maka, sistem kapitalisme-liberalisme demokrasi harus dicampakkan dan dienyahkan," paparnya.
Sebelumnya, Ardi Muluk, Ketua Lajnah Khusus Intelektual DPD I HTI Sumbar menguraikan fakta pengelolaan alam Indonesia. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia hampir seluruhnya telah jatuh kepada swasta. Lebih ironi lagi, swasta itu adalah swasta asing. Akibatnya, rakyat tidak mendapat bagian dari hasil pengelolaan kekayaan alam itu kecuali sedikit.
Ia kemudian membandingkan dengan pengelolaan kekayaan alam menurut sistem Islam. Hasilnya, APBN Indonesia tak perlu minus tapi justru surplus. "Ini baru dari kekayaan alam saja, belum yang lainnya," jelas dosen Universitas Andalas Padang ini.
Sementara itu, Jamal Husni, Ketua DPD II HTI Batusangkar yang tampil sebagai pembicara kedua menjelaskan bagaimana politik ekonomi Islam. Menurutnya, Islam memiliki sistem ekonomi yang khas dibandingkan sistem kapitalisme-liberal. Salah satunya dalam hal kepemilikan. Islam mengenal kepemilikan umum, negara, dan individu secara tegas. Milik umum tidak boleh dimiliki oleh individu/swasta.
Penilaian kesejahteraan pun, lanjutnya, sangat berbeda. Islam menilai kesejahteraan suatu bangsa dari individu per individu. Apakah mereka bisa tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan dasarnya yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini sangat berbeda dengan kapitalis yang menilainya dari rata-rata kekayaan rakyat.
Ia juga menjelaskan secara ringkas apa saja pendapatan yang masuk ke APBN Khilafah dan bagi keperluan apa saja pengeluarannya. Tak lupa ia menyinggung bagaimana ekonomi dalam sistem Islam akan stabil karena menggunakan mata uang emas dan perak.
Konferensi yang berlangsung di Gedung LKSS Padang ini diisi pula sebuah drama pendek berdurasi 20 menit. Drama itu menggambarkan kondisi masyarakat saat ini dan bagaimana harus menyelesaikannya. Drama yang menggunakan bahasa Minang ini menjadi pengantar sebelum acara inti konferensi dimulai. Sebelum dan sesudah acara, tim nasyid Jundullah menghibur para hadirin yang dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat ini dengan lagu-lagu perjuangan.[]HTI Padang






[www.globalmuslim.web.id]

Sejumlah sekolah di Inggris melarang produk daging babi

Posted: 18 Jun 2012 06:05 PM PDT

LONDON - Sejumlah sekolah di Inggris telah memutuskan untuk melarang daging babi,atau produk yang berasal dari babi, dari makanan yang disajikan untuk para murid, dengan alasan budaya dan agama. Keputusan itu menghilangkan sosis tradisional dan ham (daging paha babi yang biasanya diasinkan) dari makan siang anak-anak.
Haringey, daerah di London utara telah mengeluarkan nasehat kepada seluruh sekolah di daerah tersebut untuk melarang semua produk babi untuk memenuhi kebutuhan staf dan para siswa yang dilarang mengkonsumsi daging babi atau produk turunannya karena alasan keagamaan, berdasarkan laporan Daily Telegraph.
Keputusan baru ini dikeluarkan oleh Dewan Haringey yang melarang daging babi dari makanan yang di sediakan sekolah-sekolah, dan kebanyakan orangtua murid tidak keberatan akan hal tersebut.
Namun keputusan itu tidak merinci berapa porsi produk babi yang harus ditarik pihak sekolah, yang tidak dimakan oleh Muslim yang taat atau Yahudi ortodox.
Pabulum, sebuah katering sekolah di tenggara Inggris, mengatakan bahwa sekitar 20 dari 48 sekolah dasar hanya memilih menu makan siang non-babi untuk para siswa,
Sebagian besar hanya menerima daging yang halal (bagi Muslim) atau Kosher (bagi Yahudi), karena banyaknya murid Muslim dan Yahudi.
Di Luton, 23 dari 57 sekolah memiliki kontrak makan malam dari otoritas lokal yang berisi kebijakan 'tidak ada daging babi'.
Sementara di Bradford 24 dari 160 sekolah, di Newham 25 dari 75 sekolah, di Tower Hamlets 85 dari 90, bayi-bayi di Haringey, SD dan SMP 37 dari 47 sekolah tidak menyajikan daging babi.
Kepala Sekolah Nicy Godetz dari SMP Cypress di Croydon di London selatan, mengumumkan pada bulan ini bahwa sekolahnya memilih untuk menyajikan makanan yang bebas dari daging babi, karena permintaan sejumlah orangtua murid.
Namun pedoman baru itu mendapat kritikan dari parlemen Konservatif Philip Davies yang menggambarkan bahwa pelarangan daging babi bagi semua murid di sekolah-sekolah merupakan 'politik sesat yang tidak benar'.
"Ini adalah jenis politik sesat yang tidak benar yang membangun kebencian, dan saya sangat berharap sekolah-sekolah tersebut akan mengubah sikap mereka dan mengizinkan para murid lebih bebas lagi," katanya. (siraaj/arrahmah/www.globalmuslim.web.id]

Kelompok HAM: Pasukan Rezim Suriah Melakukan Pelecehan Sex Terhadap Para Tahanan

Posted: 18 Jun 2012 06:03 PM PDT

Kelompok Pengamat HAM (HRW) menuduh pasukan pemerintah Suriah melakukan pemerkosaan, penetrasi dengan benda-benda, meraba-raba, menelanjangi, memakai alat kejut listrik dan memukul pada alat kelamin para tahanan.
BEIRUT - Pasukan pemerintah Suriah telah menggunakan kekerasan seksual untuk menyiksa pria, wanita, hingga anak-anak yang berada di tahan yang dalam konflik saat ini, kata Human Rights Watch (HRW), Jumat.
Kelompok yang berbasis di New York itu mengatakan telah mewawancarai 10 mantan tahanan, termasuk dua wanita, yang menggambarkan bahwa mereka dilecehkan secara seksual atau menyaksikan pelecehan tersebut ketika ditahan.
Perlakuan itu termasuk "pemerkosaan, penetrasi dengan memakai benda-benda, meraba-raba seksual, menelanjangi,  memakai alat kejut listrik dan memukul pada alat kelamin para tahanan," kata sebuah pernyataan.
Banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka dipenjara karena aktivitas politik mereka, sementara yang lain mengatakan alasan penahanan itu tidak jelas tetapi mereka mengalami perlakuan kasar yang sama.
"Kekerasan seksual dalam tahanan adalah salah satu senjata yang mengerikan di tempat penyiksaan pemerintah Suriah dan pasukan keamanan Suriah secara teratur menggunakannya untuk mempermalukan dan merendahkan para tahanan," kata Sarah Leah Whitson,  Direktur HRW Wilayah Timur Tengah.

"Serangan itu tidak hanya dilakukan di tempat-tempat penahanan. Pasukan Pemerintah dan pasukan para anggota milisi pro-pemerintah Shabiha juga melakukan penyerangan secara seksual terhadap para perempuan dan anak-anak gadis selama dilakukanya penggerebekan rumah dan menyapu perumahan.."
HRW mengatakan dilakukannya hal tersebut di dalam dan di luar fasilitas penahanan belum diketahui, karena stigma kekerasan seksual di Suriah membuat para korban enggan untuk melaporkannya.
"Dalam banyak kasus orang yang diwawancarai mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa para korban tidak ingin keluarga mereka atau orang-orang lain di masyarakat tahu tentang serangan itu karena takut atau malu," kata pernyataan itu.
HRW mengatakan para korban memiliki akses terbatas terhadap pengobatan medis atau psikologis dan layanan lainnya di rumah, atau bahkan sebagai pengungsi di negara-negara tetangga, dimana hal ini diperburuk oleh "tabu mengenai pelecehan seksual, sehingga keluarga membatasi gerakan mereka.
HRW mengatakan pihaknya tidak memiliki bukti bahwa para perwira tinggi memerintahkan pasukannya untuk melakukan kekerasan seksual, tapi banyak dari serangan yang dilaporkan itu "dilakukan dalam keadaan dimana para komandan mengetahuinya atau seharusnya mengetahui kejahatan itu terjadi," seperti dalam pusat-pusat tahanan.
Tapi HRW mengatakan informasi itu, termasuk yang datang dari para pembelot, "menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang diambil untuk menyelidiki atau menghukum pasukan pemerintah dan Shabiha yang melakukan tindakan kekerasan seksual atau untuk mencegah mereka melakukan tindakan seperti itu."
[www.middle-east-online.com/www.globalmuslim.web.id]

Pakistan Sesumbar Bisa Serang India Dengan Nuklir Dalam Delapan Detik

Posted: 18 Jun 2012 06:02 PM PDT

Oleh Nicholas Watt
Pakistan dapat memulai serangan nuklir ke India dalam waktu delapan detik, kata seorang jenderal di Islamabad seperti dikutp dalam buku harian Alastair Campbell.
Jenderal itu meminta mantan Direktur Komunikasi di era pemerintahan Tony Blair untuk mengingatkan India atas kemampuan nuklir Pakistan di tengah kekhawatiran Islamabad bahwa Delhi "akan memaksa keduanya untuk perang ".
Inggris begitu prihatin mengenai atas Pakistan itu sehingga seorang penasehat kebijakan senior urusan luar negeri di era Blair, Sir David Manning, memperingatkan dalam laporannya bahwa Pakistan siap melakukan "perang nuklir".
Peringatan serangan nuklir itu diungkapkan saat kunjungan Blair ke benua India setelah serangan 11/9 pada tahun 2001. Campbell diberitahu tentang ancaman serangan delapan-detik itu dalam makan malam di Islamabad pada tanggal 5 Oktober 2001 yang diselenggarakan oleh Pervez Musharraf, Presiden Pakistan saat itu.
Campbell menulis: "Saat makan malam aku bersama dua jenderal bintang lima yang menghabiskan sebagian besar waktunya membuat  daftar kekejaman dimana India dianggap bertanggung jawab, seperti membunuh rakyat Pakistan dan mencoba menyalahkan para 'pejuang kebebasan' Kashmir. Mereka yakin bahwa satu hari akan ada perang nuklir karena India, meskipun memiliki banyak penduduk dan besarnya tujuh kali lipat, merupakan negara yang tidak stabil.
"Ketika saya akan pergi, salah seorang jenderal itu meminta saya untuk mengingatkan orang India: " Hanya perlu delapan detik bagi kami untuk meluncurkan rudal nuklir," katanya sambil tersenyum lebar.

Blair mengunjungi Pakistan kurang dari sebulan setelah serangan 9/11 saat Inggris dan Amerika Serikat berusaha untuk memberi dukungan kepada Islamabad sebelum dilakukan pemboman atas Afghanistan, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001. Campbell menulis bahwa kepemimpinan Pakistan tampaknya tertarik bahwa Inggris dan Amerika Serikat akan menangkap Osama bin Laden.
Hubungan antara Islamabad dan Delhi anjlok setelah kunjungan Blair itu saat teroris menyerang parlemen India pada tanggal 13 Desember 2001, yang menewaskan tujuh orang, lima dari penyerangnya meninggal.
India menyalahkan kelompok militan yang berbasis di Pakistan atas serangan yang dilakukan oleh Lashkar-e-Taiba dan kelompok Jaish-e-Mohammed yang memerangi India di Kashmir.
Blair kembali ke India pada Januari 2002, tak lama setelah jatuhnya Taliban di Afghanistan, di tengah kebuntuan masalah nuklir yang paling menegangkan antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan pada 1947.

Dalam persiapan kunjungan tersebut, Manning menyiapkan laporan bagi Blair yang memperingatkan bahwa ancaman nyata dari sebuah konflik nuklir. Dalam kutipan dari buku hariannya tanggal 4 Januari 2002, Campbell menulis: "DM telah menerbitkan sebuah laporan, yang meyakinkan kami bahwa Pakistan akan 'melakukan perang nuklir' dan sekali mereka melakukannya, mereka akan melepaskannya dalam skala besar. TB benar-benar merasa khawatir dengan hal itu dan berkata kepada David: "Mereka tidak akan benar-benar siap berperang dengan senjata nuklir atas Kashmir, bukan? ' DM mengatakan bahwa masalahnya karena tidak ada pemahaman yang jelas tentang strategi dan situasi yang cenderung berkembang dan meningkat dengan cepat. "
Beberapa hari setelah kunjungan, kebuntuan antara India-Pakistan dibahas oleh kabinet Inggris. Dalam kutipan catatan hariannya pada tanggal 10 Januari 2002, Campbell menulis: "CDS [Kepala Staf Pertahanan Laksamana, Sir Michael Boyce] mengatakan jika India dan Pakistan berperang, kita akan sampai ke sungai tanpa dayung. Geoff [Hoon] mengatakan ada kemungkinan untuk memanggil Tentara Teritorial cadangan. TB memberikan penilaian cukup suram atas hubungan India / Pakistan, dan mengatakan [Perdana Menteri India Atal Bihari] Vajpayee benar-benar marah atas cara [Presiden Pakistan] Musharraf memperlakukan India. Penempatan pasukan militer masih tetap sama, dengan lebih dari satu juta tentara di sana [di Kashmir]. Kampuan Pakistan jauh lebih besar dari yang dipercayai oleh India. "
Ketegangan hubungan antara Delhi dan Islamabad telah mereda dalam beberapa tahun terakhir, meskipun keduannya masih tetap tegang karena Delhi percaya bahwa elemen-elemen di Pakistanlah yang mendorong kelompok-kelompok teror Kashmir. Selama kunjungan pertamanya ke India pada tahun 2010 David Cameron dikenal telah menuduh Pakistan mengekspor terorisme.
Campbell juga menyampaikan ancaman nuklir lain setahun kemudian ketika George Bush mengatakan kepada Blair bahwa dia (Bush) takut jika Ariel Sharon, Mantan Perdana Menteri Israel, berencana untuk meluncurkan serangan nuklir terhadap Irak. Dalam catatan percakapannya dengan Bush pada pertemuan puncak NATO di Praha pada November 2002, ketika tekanan diplomatik pada Saddam Hussein meningkat, Campbell menulis: "[George Bush] merasa bahwa jika kita menyingkirkan Saddam, kita bisa membuat kemajuan Tengah Timur. Ia melaporkan hasil beberapa diskusinya dengan [Ariel] Sharon, dan mengatakan bahwa ia telah bersikap keras terhadap dia. Sharon mengatakan bahwa jika Irak menghantam Israel, tanggapan mereka akan 'meningkat' yang berarti Israel akan menggunakan nuklir. Bush mengatakan kepadanya (Sharon): 'Anda tidak akan menggunakannya, anda tidak akan melakukan itu, itu tindakan gila.' (RA)
[ quardian.co.uk/www.globalmuslim.web.id]

Fenomena Gagalnya Pemerintah Sediakan Lapangan Kerja

Posted: 18 Jun 2012 06:01 PM PDT

Dalam dua hari berturut-turut, ditangkap 56 calon tenaga kerja Indonesia asal Jepara, Jawa Tengah; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Masih banyaknya calon TKI yang hendak bekerja di Malaysia menjadi bukti bahwa makin sulit mencari pekerjaan di Indonesia.
Pengamat sosial dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Gusti Suriansyah, Minggu (17/6/2012), mengatakan, lapangan kerja yang minim di Indonesia menjadi latar belakang para calon TKI itu mencari kerja di luar negeri. Sayangnya, banyak calon TKI yang tidak tahu prosedur bekerja di luar negeri sehingga diamankan petugas.
"Saya justru salut dengan para calon TKI itu yang mengambil keputusan sulit untuk bekerja di luar negeri demi membantu ekonomi keluarga. Pemerintah Indonesia seharusnya proaktif dan membantu mereka mengurus dokumen secara prosedural karena tak bisa menyediakan lapangan kerja bagi mereka," papar Gusti.
Langkah pemerintah untuk mengembalikan para calon TKI ke tempat asal, menurut Gusti, tidak akan menyelesaikan persoalan. "Masalah tidak akan selesai kalau mereka hanya dipulangkan ke kampung halaman. Seharusnya, mereka difasilitasi untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan," tutur Gusti.(kompas.com,/www.globalmuslim.web.id)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar